MIMIKA – Aparat TNI dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mengamankan 79 pucuk senjata api, 394 butir amunisi, serta sejumlah barang bukti lainnya dalam pelaksanaan Operasi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di wilayah Papua dan sekitarnya.
Selain menyita persenjataan, operasi tersebut juga menindak 22 orang yang diidentifikasi sebagai tokoh dan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Identitas dan peran mereka disampaikan Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto dalam konferensi pers hasil pelaksanaan operasi di Mimika, Papua Tengah, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 79 pucuk senjata api yang diamankan, sebanyak 24 pucuk merupakan senjata organik dan 25 pucuk senjata campuran. TNI juga mengamankan 30 pucuk senapan angin.
Rincian senjata organik terdiri atas 11 pucuk senjata api laras pendek atau pistol dan 13 pucuk senjata api laras panjang.
Sementara itu, senjata campuran terdiri atas tiga pucuk senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan 22 pucuk senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm.
Untuk amunisi, aparat mengamankan 394 butir yang terdiri atas 304 butir kaliber 5,56 mm, 30 butir kaliber 7,62 mm, dan 60 butir kaliber 9 mm.
Selain itu, terdapat 55 kelongsong munisi, masing-masing 50 kelongsong kaliber 5,56 mm dan lima kelongsong kaliber 7,62 mm.
Lucky mengatakan, pengamanan senjata dan amunisi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat di wilayah Papua.
“Saya dan tentunya kita semua, tak kan sanggup membayangkan betapa kelam dan mengerikannya nasib saudara-saudara kita di Papua, apabila senjata-senjata perenggut nyawa tersebut, gagal kita amankan,” kata Lucky dalam keterangan persnya.
Puluhan Barang Bukti Lain Diamankan
Selain persenjataan dan amunisi, Satgas TNI mengamankan sejumlah barang bukti yang menurut Kogabwilhan III berkaitan dengan aktivitas ilegal di wilayah operasi.
Barang bukti tersebut meliputi 28 unit handy talky (HT), 50 telepon genggam, satu unit drone, 10 alat optik, serta 10 bendel dokumen terkait OPM.
Aparat juga mengamankan 1.347 batang ganja, 10 papan solar cell, 20 set aksesori Bintang Kejora, 20 set panah dan busur, 20 parang, 10 kapak, serta 10 aksesori OPM.
Dari sisi keuangan, barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp26.773.000 dan 45 lembar uang lama atau kuno.
Menurut Lucky, pengamanan barang bukti tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memutus mata rantai aktivitas ilegal, mulai dari sumber perolehan barang, jalur distribusi, jaringan pendukung, hingga sistem logistik yang digunakan pihak-pihak yang dinilai mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebut 22 Orang dari Sejumlah Kodap
Dalam konferensi pers tersebut, Kogabwilhan III juga mengumumkan 22 orang yang disebut sebagai tokoh dan anggota OPM yang ditindak selama Operasi Triwulan III 2026.
Mereka berasal dari sejumlah wilayah komando daerah pertahanan (Kodap) dan unsur organisasi yang disebut dalam keterangan resmi.
Dari Kodap IV/Soraya, terdapat 11 orang yang disebut, yakni Yesias Mate, Manuel Yohanes Aimau, Alfon Sorry, Arso Aisnak, Manfred Fateem, Anton Fatem, Yesias Fatem, Riki Asiasior, Yopi Frasov, Yohannes Ky, dan Zakarias Fatem.
Dalam daftar tersebut, Zakarias Fatem disebut menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap IV/Soraya. Sementara itu, nama-nama lainnya disebut menduduki posisi operasional atau komando batalion di wilayah tersebut.
Dari Kodap III/Ndugama, terdapat empat orang, yaitu Lau Gwijangge, Ket Gwijangge, Peltu Usmabul, dan Lut Wumangge alias Medak-Medak.
Lau Gwijangge disebut sebagai Danwil Mugi, Ket Gwijangge sebagai Danops Yon Mugi, Peltu Usmabul sebagai Wadanops Mugi, dan Lut Wumangge sebagai penasihat Kodap III/Ndugama.
Selanjutnya, dari Kodap XVI/Yahukimo, nama yang disebut ialah Bilip Kobak, yang menurut keterangan TNI menjabat Danops Kimpussa.
Dari unsur Kodap XVIII/Ilaga, TNI menyebut Jeki Murib, yang disebut sebagai Danops Kepala Air. Dalam keterangan pers, nama jabatannya juga dicantumkan dengan penyebutan Kodap XIII/Ilaga.
Dari Kodap XIII/Kegepa Nipouda, terdapat Oktonil Degei, yang disebut menjabat Danops Pos Awii Yugiyo.
Sementara itu, dari Kodap XXXV/Bintang Timur, nama yang disebut ialah Abdon Kisamlu, yang diklaim menjabat Wakil Komandan Batalion Lim Kelener.
Kogabwilhan III juga menyebut dua orang dari Kodam III/D Dulla, yakni Dinus Tigau, yang disebut bertugas di staf operasi, serta Hurbianus Mirip, yang disebut sebagai kepala keuangan.
Satu nama lainnya adalah Colonel Jacob, yang dalam keterangan TNI disebut sebagai komandan AL WST Papua di wilayah teritorial Domberai.
Lucky mengatakan, penindakan terhadap sejumlah orang tersebut merupakan bagian dari upaya melemahkan struktur komando, jaringan pendukung, dan kemampuan operasional kelompok bersenjata.
Namun, keterangan pers yang disampaikan belum merinci waktu, lokasi, bentuk penindakan, maupun status hukum masing-masing orang yang disebut dalam daftar tersebut.
TNI Klaim Perkuat Sinergi Operasi
Lucky menyebut pelaksanaan operasi pada triwulan ketiga tahun ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan menghadapi berbagai ancaman keamanan, termasuk aktivitas kelompok bersenjata, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya.
Ia juga menyoroti peran koordinasi antarsatuan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mendukung operasi di lapangan.
“Operasi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 Ini, adalah bukti nyata kentalnya soliditas seluruh Pasukan Satgas TNI di Papua, termasuk BIN, yang senantiasa memberikan informasi A1, sehingga kita dapat mengetahui lokasi keberadaan pimpinan dan anggota OPM, yang langsung kita amankan baik dalam keadaan hidup atau mati, termasuk persenjataan yang mereka miliki,” ujarnya.
Menurut Lucky, pelaksanaan operasi tetap mengedepankan aturan pelibatan atau rules of engagement, prinsip hukum yang berlaku, nilai-nilai kemanusiaan, serta koordinasi antarinstansi.
Ke depan, Kogabwilhan III menyatakan akan meningkatkan kesiapsiagaan melalui penguatan patroli dan pengawasan wilayah darat, laut, serta udara, terutama di kawasan rawan dan wilayah perbatasan.
Koordinasi dengan kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat juga akan diperkuat untuk menjaga stabilitas keamanan.
Lucky mengajak masyarakat menyampaikan informasi kepada aparat apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum atau mengganggu keamanan lingkungan.
Ia juga mengimbau anggota kelompok bersenjata OPM yang masih berada di hutan dan pegunungan untuk menghentikan aktivitas bersenjata dan memilih jalan damai dengan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
