MIMIKA – Pemerintahan Kabupaten Mimika mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) pada Senin (17/3/2025) di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah.
Dalam momen ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte, menekankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengusulan program harus berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat orang asli Papua (OAP), bukan untuk menjawab keinginan pemerintah.
Setiap OPD yang mengelola dana Otsus agar mempersiapkan program yang baik serta harus mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika.
“Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang orang asli Papua mau hari ini,” tegasnya di hadapan ratusan ASN yang hadir mengikuti apel gabungandi pelataran Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi.
Petrus bilang, program-program yang disusun harus menyentuh OAP secara langsung, baik dari program penyediaan rumah sehat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan dari masyarakat OAP bahwa dana otonomi khusus yang dikelola OPD masih banyak yang belum dirasakan oleh empunya hak atas itu.
Dalam penyusunan program tersebut, kata Petrus, ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kementerian atau dari provinsi sehingga setiap OPD dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun program.
“Banyak yang telah kita buat terkait dengan dana Otsus, tapi mereka rasa masih kurang, uang Otsus itu ada di mana? siapa yang gagal dan salah? kita pemerintah siap salah, tapi kita perbaiki supaya program kerja itu menjawab apa yang mereka mau dan butuhkan,” tutupnya.
