MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mewacanakan pembentukan distrik persiapan di wilayah pegunungan sebagai langkah strategis untuk meredam dan mencegah potensi konflik sengketa tapal batas antarwilayah.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengungkapkan bahwa wilayah yang sedang berada dalam pusaran sengketa tersebut secara administratif dan teknokratis peta merupakan wilayah sah Kabupaten Mimika.
Oleh karena itu, pembentukan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal menjadi krusial agar hubungan komunikasi serta dinamika di lapangan dapat termonitor secara presisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini persiapan distrik. Distrik ini diwacanakan dibentuk karena ada konflik pemekaran batas. Wilayah itu adalah wilayah Mimika, kita semua tahu petanya,” kata Emanuel Kemong saat ditemui awak media, Senin (28/9/2026).
Sebagai langkah awal sebelum kelembagaan administrasi distrik terbentuk secara utuh, Pemkab Mimika telah menempatkan dua orang perwakilan pemerintah di daerah tersebut.
Penunjukan figur lokal ini dinilai strategis mengingat keduanya memahami betul struktur topografi serta batas-batas adat di wilayah pegunungan.
Selain pemahaman geografi, faktor penentu lainnya adalah latar belakang sosial-kultural. Perwakilan yang ditunjuk merupakan bagian dari komunitas adat setempat yang berada di antara suku Amungme dan Moni, serta menguasai bahasa daerah kedua belah pihak.
“Untuk mengamankan wilayah ini, kita bentuk perpanjangan tangan pemerintah agar komunikasi termonitor dengan baik. Kita menempatkan perwakilan dari orang lokal di situ. Mereka tahu batas wilayah—gunung mana, pantai mana—dan mereka berada di tengah-tengah suku Amungme serta Moni, sehingga bisa memfasilitasi komunikasi kedua belah pihak,” ujar Emanuel.
Meskipun status kelembagaan distrik tersebut masih dalam tahap persiapan dan jajaran administratif belum berjalan penuh, Pemkab Mimika memastikan pelayanan publik dan intervensi pembangunan tidak terhenti.
Emanuel menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu menunggu hingga tahun 2027 untuk memulai pembangunan fasilitas dasar di wilayah sengketa tersebut.
Sejumlah agenda prioritas mulai direalisasikan, diawali dengan peletakan batu pertama untuk persiapan pembangunan kantor distrik, pembentukan struktur kampung, hingga penyediaan program perumahan masyarakat.
Tak hanya sektor infrastruktur pemukiman, penguatan ekonomi warga juga menjadi perhatian. Penyelenggaraan fasilitas ekonomi rakyat seperti koperasi mulai digulirkan secara langsung oleh dinas teknis terkait di lapangan.
Di sisi lain, upaya penyelesaian sengketa batas wilayah secara formal terus diproses di tingkat provinsi.
Menurut Emanuel, pembahasan agenda rapat koordinasi bersama Gubernur Papua Tengah dan Tim Harmonisasi terkait sengketa batas wilayah yang sedianya dijadwalkan dalam waktu dekat sempat mengalami penundaan lantaran adanya penyesuaian jadwal prioritas pemerintah daerah.
“Pembangunan dan perhatian pemerintah tetap jalan. Kemarin sudah ada peletakan batu pertama untuk persiapan kantor distrik, dan dalam waktu dekat kita mulai bentuk kampung-kampung serta perumahan masyarakat. Kita tidak harus tunggu sampai 2027, apa yang bisa kita lakukan sekarang setelah perubahan anggaran, langsung kita sentuh ke daerah itu,” pungkasnya.
