Pemkab Mimika Gandeng Litbang Kompas Gelar Kajian Kinerja dan Kepuasan Publik

Ahmad

Selasa, 3 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana kegiatan Seminar Pendahuluan Kajian Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Publik yang berlangsung di Aula Kantor Bapenda Lantai 3, Selasa (3/11/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Suasana kegiatan Seminar Pendahuluan Kajian Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Publik yang berlangsung di Aula Kantor Bapenda Lantai 3, Selasa (3/11/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggandeng Litbang Kompas untuk melaksanakan kajian mendalam terkait evaluasi kinerja pemerintahan dan tingkat kepuasan masyarakat, di Aula Kantor Bapenda Lantai 3, Selasa (3/11/2026).

Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan seluruh program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Seminar pendahuluan yang menjadi tahap awal rangkaian riset tersebut dibuka secara resmi di Mimika. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perangkat daerah, tokoh adat, akademisi, hingga unsur pemuda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Mimika, Santy Sondang, menegaskan bahwa keberhasilan roda pemerintahan tidak cukup diukur dari seberapa banyak program atau besarnya anggaran yang digelontorkan.

Baca Juga :  Kasus Malaria Puskesmas Timika Naik 6,4 Persen, Pemeriksaan Diperluas

“Pemerintah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya program, kegiatan, atau besarnya anggaran. Tetapi yang dipenting adalah sejauh mana program dan pelayanan tersebut benar-benar memberikan dampak dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Santy.

Ia menambahkan, evaluasi ini hendaknya tidak dipandang sebagai upaya mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai instrumen objektif untuk memperbaiki kekurangan.

Hasil kajian ini nantinya ditargetkan menjadi landasan kebijakan yang berbasis data (data-driven policy) bagi kepemimpinan Bupati Johannes Rettob.

Sementara itu, peneliti Litbang Kompas, Dimas Okto Danamasi, menjelaskan bahwa pengukuran kinerja ini difokuskan pada enam indikator utama, yakni aspek politik dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, demokrasi masyarakat, infrastruktur, serta pelayanan publik.

“Indikator utamanya itu ada enam: dari segi politik dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, demokrasi masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik,” jelas Dimas.

Dalam metodologinya, riset ini memadukan pendekatan kuantitatif melalui survei tatap muka terhadap 400 responden yang tersebar di 8 dari 18 kecamatan di Kabupaten Mimika.

Baca Juga :  Setahun Kerja Johannes-Kemong, Program Apa Saja yang Berjalan?

Selain itu, metode kualitatif berupa wawancara mendalam (in-depth interview) juga dilakukan melibatkan 6 narasumber kunci dari unsur tokoh adat, perwakilan perempuan, anak muda, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dari wilayah pesisir dan pegunungan.

Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ir. Elkardobes Sapakoly, berharap seminar pendahuluan ini mampu menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan terkait ruang lingkup dan metodologi kajian.

Rangkaian riset yang dijadwalkan berlangsung hingga November 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan tiga output krusial, yakni laporan riset kebijakan (policy explanation), naskah akademik untuk penyusunan ulang strategi pembangunan bupati, serta policy brief yang akan diimplementasikan langsung bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Mimika.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi
Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga
Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat
Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal
Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi
Realisasi Anggaran Mimika Capai 50,11 Persen: BPKAD Ingatkan Kualitas Proyek dan Keterlambatan OPD
Gerbang Emas Mimika, Bupati Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja
HUT ke-30 Mimika, Bupati Minta OPD Evaluasi Program Pembangunan

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 17:34 WIT

Pemkab Mimika Gandeng Litbang Kompas Gelar Kajian Kinerja dan Kepuasan Publik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:13 WIT

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:35 WIT

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:11 WIT

Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:16 WIT

Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal

Berita Terbaru

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Kesehatan

Generasi Muda Mimika di Tengah Bayang-Bayang Bahaya HIV-AIDS

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:30 WIT

Korban saat tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. (Foto: Polsek Kawasan Bandara Mozes Kilangin)

Hukrim

ASN Korban Penikaman di Ilaga Puncak Dirujuk ke Makassar

Senin, 2 Nov 2026 - 20:59 WIT

Korban penikaman di Ilaga, Kabupaten Puncak. (Foto: Satgas ODC)

Peristiwa

Seorang ASN Ditikam OTK di Ilaga Puncak

Senin, 2 Nov 2026 - 20:50 WIT