MIMIKA — Setelah berbulan-bulan didera ketegangan yang melemahkan sendi-sendi sosial, konflik horizontal di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akhirnya resmi berakhir.
Dua kubu keluarga yang bertikai sepakat meletakkan senjata tradisional mereka dan membuka lembaran baru demi memulihkan keamanan serta masa depan wilayah tersebut.
Prosesi perdamaian yang berlangsung khidmat dan sarat dengan nuansa adat ini digelar di Distrik Kwamki Narama pada Rabu (24/62026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Momentum rekonsiliasi ini disaksikan langsung oleh Penjabat Bupati Mimika Johannes Rettob, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf. Jozanda, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Agustinus Anggaibak, serta dua anggota DPRK Papua Tengah, Gerson Wandikbo dan Yohanes Kemong.
Ratusan warga beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat turut memadati lokasi untuk mengawal berakhirnya perseteruan.
Sebagai manifestasi kultural berakhirnya permusuhan, prosesi diawali dengan ritual adat panah babi.
Selanjutnya, Kapolres Mimika bersama Dandim 1710/Mimika secara simbolis mematahkan anak panah di hadapan massa.
Puncak rekonsiliasi ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan damai oleh perwakilan kedua belah pihak—kubu Newegalem dan kubu Dang—sebagai komitmen hukum dan moral untuk tidak lagi mengangkat senjata di masa depan.
Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proses mediasi yang melelahkan ini.
Johannes menegaskan bahwa konflik komunal tidak boleh lagi mendapat ruang, mengingat masyarakat Kwamki Narama pada dasarnya merupakan satu ikatan keluarga besar.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga perdamaian ini bisa terwujud. Apa yang kita lakukan hari ini tidak boleh terulang lagi. Kita ini keluarga, jangan lagi saling berkonflik,” ujar Johannes.
Johannes menambahkan, stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi intervensi pembangunan pemerintah.
Jika kondisi distrik kondusif, Kwamki Narama memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi kawasan yang aman dan produktif, baik bagi warga lokal maupun pendatang.
“Setelah perdamaian ini, mari kita bangun daerah ini bersama-sama. Tidak boleh lagi membawa alat perang. Kita jaga situasi tetap kondusif agar pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Di sisi lain, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengingatkan warga bahwa konflik yang berlangsung hampir setahun ini telah menguras energi sosial dan memakan banyak korban jiwa maupun materi.
Ia mendesak agar momentum hari ini menjadi titik akhir dari segala pertikaian di Kwamki Narama.
“Saya menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kwamki Narama, tidak ada lagi perang. Cukup sudah yang terakhir ini. Konflik ini sudah terlalu lama berlangsung,” kata Kapolres tegas.
Billyandha meminta agar setiap friksi atau sengketa yang muncul di kemudian hari diselesaikan melalui ruang dialog, musyawarah adat, atau mekanisme hukum pidana—bukan melalui aksi mobilisasi massa yang destruktif.
“Kalau masih ada yang ingin disampaikan, sampaikan kepada kami, kepada aparat pemerintah maupun aparat keamanan. Jangan melalui perang, karena perang tidak menyelesaikan masalah, justru menambah korban,” sambungnya.
Perwira menengah Polri ini mengungkapkan bahwa resolusi konflik di Kwamki Narama menjadi salah satu prioritas utamanya selama menakhodai Polres Mimika.
Dia berharap kesepakatan yang ditandatangani hari ini dirawat secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kapolres mengajak seluruh warga untuk melakukan rekonsiliasi batin dengan menghapus sisa-sisa dendam masa lalu guna merajut kembali tali persaudaraan yang sempat terkoyak.
“Tidak ada lagi dendam di antara kita. Hapus itu dendam. Perdamaian ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya.
Dengan selesainya ritual adat dan penandatanganan piagam damai ini, masyarakat Kwamki Narama diharapkan dapat kembali beraktivitas secara normal di bawah payung hukum, sekaligus memulihkan roda perekonomian dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang sempat tersendat akibat konflik.
