PAPUA BARAT — Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.
Program ini disosialisasikan bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (4/6/2025) di Hotel Srikandi, sebagai bagian dari upaya nasional mengatasi malnutrisi dan menurunkan angka stunting.
“Program ini krusial karena menyediakan makanan bergizi siap santap, sehingga masyarakat tidak perlu repot menyiapkan sendiri. Makanan akan langsung diantar ke sekolah atau lokasi yang telah ditentukan,” ujar Obet Rumbruren dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Dapur SPPG) serta memastikan bahwa anggaran program akan tetap berada dan dikelola oleh masyarakat selama lima tahun ke depan. Menurutnya, hal ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal.
Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, dalam rangka membentuk generasi sehat dan bebas stunting di Indonesia.
Saat ini, dua dapur SPPG telah beroperasi di Manokwari Selatan, yaitu di Ransiki dan Oransbari, melayani sekitar 7.000 penerima manfaat.
Kepala Distrik Ransiki, Hendrik, menyambut baik program ini dan berharap cakupan dapur gizi bisa diperluas.
“Kami berharap setiap distrik memiliki satu dapur agar pelaksanaan lebih merata dan mudah diakses masyarakat, khususnya sekolah-sekolah di kampung-kampung,” kata Hendrik.
Staf Koordinator Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Mohamad Fadil Alchoiri, menjelaskan bahwa Program Gizi Nasional (PGN) menargetkan penurunan angka stunting nasional dari sekitar 20% menjadi di bawah 15%.
Fokus utama PGN adalah pada penguatan sumber daya pangan lokal, pemberdayaan koperasi, peningkatan SDM daerah, dan pemerataan ekonomi.
Program MBG merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden dan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk DPR RI dan Kementerian Keuangan, untuk menjamin pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
