MIMIKA – Masa jabatan Bupati Mimika terpilih, Eltinus Omaleng, dan Wakil Bupati Mimika terpilih, Johannes Rettob, alias OMTOB akan berakhir pada tanggal 5 September 2023 mendatang ini.
Menyikapi berakhirnya masa jabatan OMTOB, beberapa tokoh masyarakat dari Tim Peduli Pembangunan Kabupaten Mimika surati Pemerintah Pusat agar menunjuk dan mengangkat orang asli Papua (OAP) sebagai Penjabat (Pj) upati Mimika.
Ruben Kobogau selaku ketua tujuh suku wilayah Kabupaten Mimika mengatakan, surat dengan nomor 01/REK/PJ.BUP/VIII/2023, perihal permohonan penempatan orang asli Papua sebagai Pj Bupati Mimika tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara Sekretaris 7 suku wilayah Kabupaten Mimika, Yonas Magai, menambahkan surat tersebut telah ditandatangani sejumlah elemen masyarakat, di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Kabupaten Mimika.
Surat itu pun, kata dia, telah dilayangkan kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
“Semua elemen yang bertanda tangan menyentujui dan meminta Pj Bupati harus OAP yang berasal dari wilayah adat Meepago,” kata Yonas kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).
Ia menambahkan, ada tiga alasan yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama, Undang-Undang Otsus Papua nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Otsus Papua nomor 21 Tahun 2001.
Kedua, kata Yonas, mempertimbangkan kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang berjalan, maka Penjabat Bupati Kabupaten Mimika sedapat mungkin adalah putra-putri asli Papua yang berasal dari wilayah adat Meepago, baik yang sedang bekerja di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah maupun yang masih bekerja di luar Provinsi Papua Tengah, terutama di Provinsi Papua sebagai provinsi induk.
“Dan yang ketiga, dalam kerangka semangat keberpihakan pada OAP sesuai Undang- Undang Otsus Papua nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana poin pertama, maka kami meminta dengan hormat dan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengutamakan pemberdayaan OAP dalam penempatan Pj Bupati Mimika yang berpengalaman di bidang birokrasi pemerintahan dan memahami kearifan lokal, budaya, sosial, politik, dan dinamika pembangunan di Kabupaten Mimika,” tandas Yonas.
Hal senada juga disampaikan perwakilan Tokoh Pemuda, Frans Tumuka. Menurut Frans biarkan OAP yang memimpin negerinya sendiri.
“Kami meminta dengan tulus hati agar orang asli Papua yang memimpin negerinya sendiri,” tutupnya.
