MIMIKA – Dua lembaga baru secara resmi bergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika, Selasa (27/1/2026).
Adapun kedua lembaga dimaksud adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika serta Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika.
Bergabungnya dua lembaga ini secara resmi diluncurkan dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama kolaborasi layanan pada MPP Kabupaten Mimika antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan BRIDA Mimika, serta Kementerian Haji dan Umrah Mimika yang kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita.
Kepala MPP Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau, menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini memiliki makna yang sangat strategis.
Menurutnya, ini bukan sekedar kegiatan administratif, melainkan merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan berbagai instansi, baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah, dalam rangka memberikan peayanan yang lebih optimal, efektif, dan efisien kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap seluruh layanan yang diselenggarakan di MPP Mimika dapat berjalan dengan standar pelayanan yang jelas, prosedur yang sederhana, serta pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik,” ujar Marselino.
“Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dipersulit oleh birokrasi yang berbelit, melainkan mendapatkan pelayanan yang pasti, cepat dan nyaman,” imbuhnya.
Marselino menegaskan, sebagai pengelola MPP, DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovassi layanan.
Namun, ia menyadari bahwa keberhasilan MPP tentu tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan komitmen dari seluruh instansi penyelenggara layanan.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh mitra kerja untuk menjadikan perjanjian kerja sama ini sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Mimika,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika, Abdul Sakir, kepada awak media menyampaikan bahwa meski merupakan kementerian baru, namun pihaknya akan berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Mimika, terutama dalam hal pelayanan haji dan umroh.
Sementara itu, Plt Kepala BRIDA Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, menyampaikan bahwa kehadiran BRIDA di MPP tentunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terobosan-terobosan baru sebagai bentuk inovasi untuk daerah.
Ia menyebutkan, selain kehadiran BRIDA di MPP, telah ada sederet inovasi yang akan dilanjutkan. Salah satu di antaranya adalah SIRIDAKAMI (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika).
“Ini sebenarnya sudah disiapin teman-teman dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) waktu lalu. Kita akan terus mendorong itu agar inovasi-inovasi yang lahir di Kabupaten Mimika benar-benar dirasakan manfaatnya untuk Kabupaten Mimika, untuk masyarakat Mimika dan juga bisa diadopsi, bisa diterapkan di daerah lain,” kata Slamet.
Menurut Slamet, jika kemajuan yang begitu pesat terjadi di Mimika maka tentu akan menjadi pencapaian yang sangat positif baik bagi masyarakat maupun daerah.
“Tentu kita di Mimika di ujung timur bukan berarti kita paling terbelakang, tapi kita bisa hadir memberikan nuansa baru dan menjadi pelopor daerah yang inovasi,” tuturnya.
Slamet melanjutkan, berbagai urusan mengenai pendampingan magang, penelitian strata secara berjenjang akan turut dibantu oleh BRIDA, termasuk bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan inovasinya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
“Jadi semua saling mengisi, yang sudah disiapkan oleh masyarakat bisa disampaikan ke pemerintahh dan bermanfaat, dan yang disiapkan pemerintah bisa bermanfaat untuk pelayanan publik,” kata Slamet.
“Insya Allah ke depan berbagai inovasi dan terobosan akan kita terus jalan, kita koordinir dengan baik sehingga semua bisa dirasakan secara maksimal untuk masyarakat Mimika,” pungkasnya.
