Tim Reforma Agraria Dibentuk, Pemanfaatan Lahan di Mimika Didorong Lebih Produktif

Kevin Kurni

Rabu, 13 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kantor Pertanahan Mimika, Yosep Simon Done. (Foto: Galeri Papua/Kevin Kurni)

Kepala Kantor Pertanahan Mimika, Yosep Simon Done. (Foto: Galeri Papua/Kevin Kurni)

MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis nasional di bidang penataan dan kepastian hukum tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Mimika, Yosep Simon Done, mengatakan reforma agraria merupakan program nasional yang berada di bawah kordinasi Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Yosep, di tingkat daerah gugus tugas reforma agraria dipimpin langsung oleh kepala daerah, dengan Bupati Mimika bertindak sebagai ketua tim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita punya tugas membuat legalitas kepemilikan, kemudian Pemerintah Daerah punya tugas dalam mengakses supaya sertifikat itu punya manfaat dan dapat memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Yosep usai mengiktui rapat pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di ruang rapat kantor Pertanahan, Jalan Cendrawasih, Timika, Selasa (12/5/26).

Ia menjelaskan program tersebut mencakup penataan penguasaan dan kepemilikan tanah, baik bagi masyarakat asli Papua maupun pendatang, agar dapat dimanfaatkan secara produktif melalui dukungan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga :  Pj Bupati Mappi Buka Kegiatan Konsultasi Publik II KLHS - RPJPD Kabupaten Mappi

Menurutnya, sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengembangan koperasi.

“Ketika mereka punya sertifikat, sudah jelas jaminan kepastian hukumnya, berarti pemerintah daerah OPD dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang bersentuhan langsung dengan status kepemilikan tanah untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, bahkan sampai dengan koperasi,” jelasnya

Yosep mencontohkan rencana pengembangan kawasan persawahan di Mimika yang nantinya membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari legalitas lahan hingga pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan.

Ia mengatakan tim reforma agraria akan memastikan seluruh program pembangunan yang memanfaatkan lahan masyarakat memiliki status hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu, pembentukan tim juga diharapkan mampu mencegah munculnya lahan terlantar setelah proses sertifikasi dilakukan.

Baca Juga :  Breaking News: Kebakaran Hebat di Jalan Ahmad Yani Timika

“Jangan setelah sertifikat jadi dibiarkan saja begitu, itu nanti justru akan menimbulkan konflik karena tanah dibiarkan,” katanya.

Yosep mengungkapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di Mimika sebelumnya sempat dibentuk pada 2022, namun pelaksanaannya tidak berjalan optimal karena belum terintegrasi dalam program OPD.

Kini, melalui pembentukan kembali tim percepatan reforma agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan berupaya memperkuat koordinasi agar program penataan lahan dapat berjalan lebih efektif.

Ia menambahkan sejumlah kampung di Mimika sebelumnya telah menerima sertifikat tanah melalui program redistribusi dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di antaranya Kadun Jaya, Mandiri Jaya, dan Limau Asri Barat.

Yosep berharap program reforma agraria di Mimika dapat memperkuat kepastian hukum tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Disdukcapil Mimika Sabet Peringkat Pertama Pelayanan Kependudukan Terbaik di Regional Papua
Konferensi Kota Toleran II Ditutup dengan Deklarasi Timika, Dorong Implementasi Nyata Kerukunan di Daerah
KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah
Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika
Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran
Malam Kebudayaan KKT II 2026 di Mimika: Merajut Harmoni Nusantara Lewat Seni dan Tradisi
Rapat Pleno KKT ke-2 2026, Bupati Mimika Paparkan Hal Ini
Kesan Pertama Boby Maulana saat Tiba di Mimika, Tentang Toleransi dan Harmonisasi Umat Beragama

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIT

Disdukcapil Mimika Sabet Peringkat Pertama Pelayanan Kependudukan Terbaik di Regional Papua

Selasa, 17 November 2026 - 12:35 WIT

Konferensi Kota Toleran II Ditutup dengan Deklarasi Timika, Dorong Implementasi Nyata Kerukunan di Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIT

KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:35 WIT

Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika

Senin, 16 November 2026 - 17:31 WIT

Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran

Berita Terbaru

Trainer Ricky Purnamahadi mengawasi peserta saat mengikuti uji praktik sertifikasi kompetensi skema Pengolah Gambar Digital di Papua Youth Creative Hub, ISBI Tanah Papua, Jayapura, Papua, Selasa, 17 November 2026. Galeripapua/ Istimewa

Event

Kementerian Ekraf Sertifikasi 29 Fotografer di Jayapura

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:16 WIT