MIMIKA – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi ditutup di Gedung Mimika Sport Complex (MSC), SP2 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin (16/11/2026) malam.
Puncak acara ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Timika sebagai komitmen bersama merawat toleransi di tingkat daerah.
Penandatanganan deklarasi tersebut melibatkan pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumen ini menjadi simbol kesepakatan lintas elemen untuk menjaga persatuan dan menghormati keberagaman sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.
Malam penutupan KKT II turut diisi dengan pesan perdamaian lintas iman yang disampaikan oleh pendakwah Habib Ja’far dan Pastor John Bunay, Pr., serta ditutup dengan penampilan musik dari Vendetta rap di hadapan ribuan warga Mimika.
Toleransi sebagai Tindakan Nyata
Dalam sambutannya, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Farid F. Saenong, menekankan bahwa toleransi tidak boleh berhenti sebagai wacana konseptual.
Ia mendorong agar nilai-nilai kerukunan diwujudkan melalui praktik nyata dalam interaksi sosial sehari-hari, seperti membangun komunikasi lintas kelompok dan menjaga persaudaraan tanpa diskriminasi.
“Kerukunan tidak mengharuskan setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang sama,” kata Farid.
Menurutnya, inti dari kerukunan adalah kemampuan setiap warga negara untuk menerima, menghargai, dan hidup berdampingan di tengah perbedaan, sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bersama.
Senada dengan itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, menyatakan bahwa stabilitas dan harmoni sosial merupakan prasyarat utama bagi pembangunan di wilayah Papua Tengah.
“Kerukunan dan toleransi merupakan modal utama dalam membangun Papua Tengah yang damai dan sejahtera. Sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat agar kehidupan sosial yang saling menghormati dapat terjaga dengan baik,” kata Marthen.
Tindak Lanjut Pasca-Konferensi
Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menilai penyelenggaraan KKT II di Mimika telah menjadi ruang konsolidasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas akar rumput.
“KKT II Tahun 2026 di Timika bukan sekadar forum pertemuan dan pertukaran gagasan, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat keberagaman, membangun toleransi, serta menjaga perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk,” ungkap Halili.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemprov Papua Tengah, Kementerian Agama, dan FKUB atas dukungan dalam penyelenggaraan forum tersebut. Halili berharap pertukaran pengalaman dan praktik baik (best practices) selama konferensi dapat segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan maupun gerakan konkret di masing-masing daerah.
“Berakhirnya konferensi ini bukan akhir dari gerakan merawat kerukunan. Dari Timika, kita memperkuat semangat kebersamaan untuk terus menjaga persatuan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa,” tuturnya.
Melalui semangat bertajuk “Dari Mimika untuk Indonesia”, rangkaian KKT II Tahun 2026 diharapkan menjadi titik awal kerja sama berkelanjutan antar-daerah dalam membangun ekosistem masyarakat yang inklusif dan damai.












