KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah

Ahmad

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Mimika Johannes Rettob beserta jajaran Bupati dan Wali Kota dari sejumlah daerah di Indonesia membacakan Deklarasi Kota Toleransi, usai penutupan rangkaian diskusi panel KKT ke-2 Mimika 2026, di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin, 16 November 2026. (Foto: Ahmad)

Bupati Mimika Johannes Rettob beserta jajaran Bupati dan Wali Kota dari sejumlah daerah di Indonesia membacakan Deklarasi Kota Toleransi, usai penutupan rangkaian diskusi panel KKT ke-2 Mimika 2026, di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin, 16 November 2026. (Foto: Ahmad)

MIMIKA – Rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-2 Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi ditutup pada Senin (16/11/2026).

Forum nasional tersebut ditutup dengan pembacaan Deklarasi Kota Toleransi oleh para kepala daerah bersama perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ballroom Hotel Horison Diana Timika.

Penutupan KKT ke-2 ini menandai babak baru komitmen kolektif pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam memperkuat ekosistem kerukunan di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sesi akhir acara, Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi oleh seluruh kepala daerah yang hadir naik ke panggung untuk memimpin pembacaan naskah deklarasi.

Deklarasi tersebut memuat sejumlah poin kesadaran strategis dan komitmen bersama untuk merawat kebhinekaan di tingkat lokal.

Poin-Poin Utama Deklarasi Kota Toleransi

Dalam naskah deklarasi yang dibacakan, para peserta dan pemangku kepentingan menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi sekaligus kekayaan bangsa Indonesia. Deklarasi tersebut menyoroti beberapa prinsip dasar, di antaranya:

  1. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
  2. Pemerintah daerah memegang tanggung jawab krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif serta mencegah segala bentuk diskriminasi yang dapat mengancam kohesi sosial.
  3. Peran masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, pemuda, dunia usaha, dan FKUB diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merawat kerukunan.
  4. Pentingnya memperluas ruang perjumpaan lintas identitas agama dan budaya sebagai instrumen pencegahan konflik serta sarana edukasi publik.
  5. Sebagai tindak lanjut dari poin-poin tersebut, para kepala daerah dan seluruh peserta konferensi merumuskan komitmen bersama, yang meliputi:
  6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Publik: Memastikan regulasi di daerah mendukung pemajuan toleransi, tata kelola pemerintahan yang inklusif, serta kebijakan publik yang tidak diskriminatif.
  7. Perlindungan Kelompok Rentan: Menjamin mobilisasi aparatur daerah untuk melindungi hak-hak minoritas, kelompok rentan, dan korban dari pelanggaran konstitusional.
  8. Optimalisasi Peran FKUB: Memperkuat fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam literasi lintas iman, mediasi konflik sosial, dan mitigasi dini.
  9. Dialog Rumah Ibadah dan Inklusivitas: Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam penanganan isu pendirian rumah ibadah serta penghapusan praktik eksklusi sosial.
  10. Edukasi Generasi Muda: Memperkuat pendidikan toleransi bagi kalangan muda serta membangun jejaring antar-kota dan kabupaten toleran di seluruh Indonesia.
Baca Juga :  JOEL Ajak Semua Paslon Ciptakan Pilkada Damai di Mimika

Deklarasi yang disahkan di Mimika pada 16 November 2026 ini diharapkan menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi kedalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika
Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran
Malam Kebudayaan KKT II 2026 di Mimika: Merajut Harmoni Nusantara Lewat Seni dan Tradisi
Rapat Pleno KKT ke-2 2026, Bupati Mimika Paparkan Hal Ini
Kesan Pertama Boby Maulana saat Tiba di Mimika, Tentang Toleransi dan Harmonisasi Umat Beragama
Konferensi Kota Toleran II Resmi Dibuka, Mendorong Prakarsa Kerukunan dari Indonesia Timur
Dirjen Polpum Kemendagri dan Pimpinan Daerah se-Indonesia Tiba di Mimika, KKT Ke-2 Siap Dihelat
Tiba di Mimika, Peserta KKT ke-ll Terpukau Melihat Potret Toleransi di Kuala Kencana

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIT

KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:35 WIT

Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika

Senin, 16 November 2026 - 17:31 WIT

Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran

Minggu, 15 November 2026 - 23:30 WIT

Rapat Pleno KKT ke-2 2026, Bupati Mimika Paparkan Hal Ini

Minggu, 15 November 2026 - 22:35 WIT

Kesan Pertama Boby Maulana saat Tiba di Mimika, Tentang Toleransi dan Harmonisasi Umat Beragama

Berita Terbaru