MIMIKA – Ketergantungan fiskal Kabupaten Mimika terhadap sektor pertambangan berada di tingkat yang mengkhawatirkan.
Dalam rapat penutupan paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD, Pemerintah Kabupaten Mimika mengungkapkan bahwa lebih dari 82 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih disokong oleh satu entitas tunggal: PT Freeport Indonesia.
Sinyal bahaya ketergantungan struktur pendapatan daerah ini direspon Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika melalui Forum Konsultasi Publik bertajuk “Bapenda Dari Masa ke Masa” di Aula Kantor Bapenda, Mimika, Papua Tengah, Jumat (31/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum strategis ini mengumpulkan lima pimpinan Bapenda Mimika dari lintas generasi, yakni Petrus Yumte, Cherly Lumenta, Paulus Yanengga, Dwi Cholifah, hingga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda saat ini, Slamet Sutejo.
Masing-masing membedah rekam jejak, dinamika, hingga strategi pengelolaan pendapatan daerah agar lebih akuntabel, pruden, dan tahan terhadap gejolak pascatambang.
Staf Ahli Bupati Mimika, Petrus Pali Amba, yang hadir membuka acara menegaskan pentingnya menjaring resep dan pengalaman para pimpinan terdahulu untuk merumuskan terobosan fiskal baru.
“Tentunya dengan Ibu dan Bapak yang sudah pernah menjabat di Badan Pendapatan Daerah punya strategi masing-masing dan juga kiat-kiat ketika memimpin Badan Pendapatan Daerah untuk bagaimana meningkatkan PAD kita dalam mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Mimika,” jelas Petrus saat membacakan sambutan.
Bayang-bayang Pascatambang
Petrus memaparkan, dominasi kontribusi Freeport dalam struktur pendapatan Mimika ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan postur anggaran yang gemuk, namun di sisi lain menyimpan risiko kelumpuhan ekonomi jika cadangan mineral habis atau operasional tambang terhenti.
“Ya, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi malam dalam acara penutupan rapat paripurna untuk pelaporan pertanggungjawaban, bahwa pemerintah daerah masih bergantung sumber pendapatan daerah di PT Freeport Indonesia yang kurang lebih lebih dari 82%. Ya,” tutur Petrus melempar peringatan.
“Jadi bisa dibayangkan, Bapak/Ibu sekalian, ketika misalnya PT Freeport Indonesia sudah berhenti, Mimika atau Kabupaten Mimika ini sudah tidak ada apa-apanya. Nah, ini merupakan suatu tantangan kita bersama untuk pemerintah daerah dari semua unsur yang ada, dan juga terutama untuk OPD-OPD terkait yang melaksanakan tugas untuk… dalam hal pemungutan retribusi dan pajak daerah,” lanjutnya.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sektor Non-Tambang
Tantangan fiskal Mimika ke depan adalah mengejar diversifikasi pendapatan. Forum konsultasi publik ini menjadi ruang krusial bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi dan pajak untuk memetakan kembali potensi pajak daerah yang selama ini terabaikan, mulai dari sektor jasa, pariwisata, hingga restrukturisasi retribusi daerah.
“Untuk ke depannya, bagaimana kita menggali sumber-sumber baru maupun sumber-sumber yang ada ini untuk kita bisa tingkatkan, sehingga ke depan pendapatan daerah kita semakin meningkat dan berkelanjutan,” kata Petrus.
Ia mendorong agar skema pengelolaan fiskal yang ditelurkan dari pengalaman para mantan pimpinan Bapenda ini dapat segera dieksekusi secara teknis oleh dinas-dinas teknis pemungut pendapatan.
“Harapan kami kepada setiap OPD yang sudah hadir untuk bisa mendengarkan hal-hal yang nanti bisa disampaikan oleh para narasumber ini, yang mungkin saja nanti untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan atau dilakukan di setiap OPD kita masing-masing,” pungkasnya.
