MIMIKA – Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika, menjadi titik temu lintas Nusantara pada Minggu (15/11/2026). Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong berdiri langsung di pintu kedatangan untuk menyambut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia.
Kedatangan rombongan pejabat pusat dan daerah ini menandai dimulainya rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026.
Mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”, forum nasional ini menempatkan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sebagai panggung utama perbincangan strategis mengenai tata kelola keberagaman di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanti Lahirnya “Deklarasi Timika”
Usai penyambutan di bandara, Akmal Malik sempat berdialog hangat dengan jajaran pimpinan daerah Mimika sebelum mengikuti agenda pembukaan konferensi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menaruh harapan besar agar perhelatan di ujung timur Indonesia ini tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan menghasilkan rumusan kebijakan yang mengikat secara moral dan administratif.
Akmal berharap forum ini mampu melahirkan Deklarasi Timika sebagai komitmen bersama sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam merawat kerukunan umat beragama dan mengelola kemajemukan. Kehadiran Kemendagri di Mimika juga menjadi penegasan atas pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjamin rasa aman serta kesetaraan hak bagi setiap warga negara.
Pertemuan Lintas Wilayah di Timur Indonesia
Selain perwakilan pemerintah pusat, kedatangan gelombang pertama delegasi pada Minggu pagi memperlihatkan tingginya antusiasme daerah dalam bertukar praktik baik (best practices).
Sejumlah pimpinan daerah yang telah tiba di Timika antara lain Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai beserta Sekretaris Daerah, Wakil Wali Kota Sukabumi, serta Wali Kota Surakarta.
Turut hadir pula Kapolda Papua Tengah dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan para pemimpin dari Kalimantan, Sumatra, Jawa, hingga Papua ini dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan.
Setiap daerah membawa pengalaman masing-masing dalam merawat kohesi sosial—mulai dari pengelolaan ruang publik, perlindungan rumah ibadah, hingga mekanisme pencegahan ketegangan sosial di tingkat akar rumput.
Menggeser Episentrum Diskursus Toleransi
Konferensi Kota Toleran pertama kali diinisiasi oleh SETARA Institute pada 2025. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas iman, masyarakat sipil, akademisi, hingga dunia usaha untuk merumuskan ekosistem pemerintahan yang inklusif.
Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah KKT ke-II menyimpan pesan politik dan sosiologis yang kuat. Selama ini, diskursus maupun model percontohan toleransi di Indonesia cenderung terpusat di wilayah barat.
Membawa forum ini ke Papua Tengah menjadi upaya memperluas perspektif nasional sekaligus membuktikan bahwa praktik baik dalam merawat harmoni tumbuh kuat di Indonesia Timur.
Sebagai daerah industri dan perjumpaan berbagai suku, agama, serta budaya, Mimika memiliki dinamika sosial yang kompleks.
Melalui kepemimpinan inklusif serta peran aktif FKUB Kabupaten Mimika, daerah ini menunjukkan bahwa kerukunan bukanlah keadaan yang jatuh dari langit, melainkan buah dari dialog berkelanjutan dan kerja kolektif antara pemerintah dan warganya.
Untuk memastikan kelancaran agenda, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia penyelenggara telah menyiagakan layanan transportasi, akomodasi, serta tim penjemputan di Bandara Mozes Kilangin bagi para delegasi yang masih terus berdatangan.
Dari Timika, para pemimpin daerah ini diharapkan pulang membawa satu pesan tegas: keberagaman bukanlah sekat pemisah, melainkan fondasi utama dalam membangun Indonesia yang damai dari timur hingga barat Nusantara.












