MIMIKA – Distrik Mimika Baru (Miru), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik guna menyerap aspirasi masyarakat dari kelurahan dan kampung.
Musrenbang yang digelar di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin pada Kamis (14/3/2024) itu dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Ida Wahyuni; Kepala Bappeda Mimika, Ir. Yohana Paliling; dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Musrenbang yang kita laksanakan hari ini adalah wujud perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Pj Sekda Mimika ketika membacakan sambutan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata Sekda, perencanaan pembangunan yang dirancang bersama diharapkan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini. Namun, mampu mengantisipasi permasalahan di masa mendatang.
“Untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif dalam mewujudkan Mimika cerdas menuju masyarakat aman, damai, dan sejahtera,” tuturnya.
Sementara Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, menambahkan bahwa Musrenbang Distrik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk merangkul usulan-usulan dari kelurahan dan kampung.
“Usulan dari kelurahan dan kampung merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kelurahan dan kampung sehingga usulan yang disampaikan haruslah berdasarkan kebutuhan masyarakat di kelurahan dan kampung,” kata Yohana.
Selanjutnya, tambah Yohana, hasil Musrenbang Distrik nantinya akan diinput ke dalam aplikasi SIPD dan akan dibahas bersama dalam Forum OPD.
Kata Yohana, Forum OPD itu bakal mempertemukan Distrik dan OPD teknis. Di sana, akan dibahas bersama usulan yang disampaikan melalui distrik dan dilakukan verifikasi disesuaikan dengan prioritas dan kapasitas keuangan daerah.
“Kami berharap Tim Asistensi Bappeda dapat mengarahkan teman-teman distrik agar usulan yang disampaikan sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga usulan-usulan itu dapat diakomodir untuk dilaksanakan di tahun 2025,” pungkas Yohana.
