AMP Bali Gelar Aksi 1 Desember, Serukan Penarikan Militer hingga Hak Menentukan Nasib Sendiri

DENPASAR – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi damai memperingati 64 tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua yang jatuh pada 1 Desember 1961.

Aksi tersebut berlangsung di depan Konsulat Amerika Serikat, Denpasar, Bali, Senin (1/12/2025).

Puluhan peserta aksi hadir membawa berbagai spanduk tuntutan serta beberapa bendera, termasuk bendera bintang kejora. Korlap aksi, Yabes Keroman, memimpin jalannya demonstrasi sekitar pukul 10.00 WITA.

Dalam aksi tersebut, massa membacakan siaran pers berjudul “Bangun Persatuan Nasional, Tarik Militer, Tutup Investasi dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua”. Siaran pers memuat sejumlah pernyataan historis, kritik, serta tuntutan politik terkait situasi Papua.

Soroti Sejarah Pendudukan Papua dan Deklarasi 1 Desember 1961

Dalam rilisnya, AMP menegaskan bahwa 1 Desember 1961 dianggap sebagai momen deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora di Hollandia.

Mereka mengutip sejarah pembentukan Nieuw Guinea Raad, Komite Nasional Papua (KNP), hingga lahirnya simbol-simbol kebangsaan seperti lagu Hai Tanahku Papua, burung mambruk, serta semboyan One People One Soul.

AMP juga menyinggung berbagai fase kedatangan bangsa asing dan kolonialisme, dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda yang membangun pemerintahan kolonial di Papua awal 1900-an.

Dalam narasinya, AMP menyatakan bahwa pendudukan oleh Indonesia setelah 1963 dianggap sebagai lanjutan dari kolonialisme sebelumnya.

Kritik terhadap Trikora dan Operasi Militer

AMP menyoroti Trikora yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961, yang kemudian memicu operasi militer Indonesia untuk merebut Papua dari Belanda.

Dalam siaran persnya, mereka menyebut operasi-operasi tersebut meninggalkan catatan kekerasan terhadap warga sipil.

Rilis itu juga memuat kritik terhadap Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang disebut dilakukan tidak sesuai prinsip one man one vote. AMP menilai proses tersebut cacat dan tidak melibatkan seluruh orang Papua.

AMP menyebut berbagai laporan lembaga internasional seperti Amnesty International dan dokumen PBB sebagai rujukan mengenai catatan pelanggaran HAM dalam operasi militer di Papua sejak 1960-an.

Sentil Investasi Ekstraktif dan Ekspansi Perusahaan

Selain isu politik, AMP menyoroti ekspansi industri ekstraktif di Papua. Mereka mengutip berbagai data deforestasi hingga konsesi perusahaan tambang dan perkebunan di sejumlah wilayah Papua.

Dalam rilisnya, AMP juga menyinggung PT Freeport Indonesia, Blok Wabu di Intan Jaya, Blok Warim di Mimika, dan beberapa konsesi lain yang dianggap berpotensi merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Menurut AMP, kerusakan hutan Papua dan perampasan ruang hidup masyarakat adat berjalan beriringan dengan kebijakan negara dan penguatan kehadiran militer.

Kritik terhadap Pemerintahan Saat Ini

AMP menyoroti kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang mereka nilai “militeristik”. Mereka merujuk pada kebijakan pembentukan satuan baru TNI, penangkapan massa aksi, hingga kriminalisasi aktivis Papua—termasuk beberapa peristiwa yang terjadi pada 2025.

Rilis tersebut juga memuat contoh intimidasi terhadap mahasiswa Papua di berbagai daerah, seperti pengiriman biawak ke asrama mahasiswa di Surabaya dan bangkai kepala babi ke mahasiswa di Bali.

Tuntutan AMP: Tarik Militer, Tutup Investasi, Hingga Referendum

Dalam penutup siaran pers, AMP Bali menyampaikan sejumlah tuntutan utama yaitu sebagai berikut.

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
2. Tarik seluruh militer organik dan non organik dari Tanah Papua.
3. Tutup PT Freeport, BP LNG Tangguh serta seluruh perusahaan di Tanah Papua.
4. Buka akses bagi jurnalis lokal, nasional maupun in ternasional ke Papua.
5. Usut dan tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua.
6. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua.
7. Hentikan kekerasan terhadap perempuan.
8. Stop diskriminasi rasial terhadap orang Papua.
9. Cabut UU OTSUS Jilid II.
10. Hentikan pemekaran DOB di Papua.
11. Hentikan program transmigrasi.
12. Hentikan Proyek Strategi Nasional.
13. Mendukung penuh Kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaky, dan Catalonia

AMP menegaskan bahwa perjuangan politik dan gerakan yang mereka lakukan merupakan upaya untuk “memperjuangkan kebenaran sejarah dan hakhak politik rakyat Papua”.

Aksi Berjalan Damai

Selama aksi berlangsung, tampak sejumlah aparat keamanan berjaga di sekitar lokasi. Aksi berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 12.45 WITA setelah massa membacakan pernyataan sikap dan melakukan orasi bergantian.

Yabes Keroman menutup aksi dengan menyerukan solidaritas bagi seluruh mahasiswa Papua di berbagai daerah yang memperingati 1 Desember serta menyatakan bahwa gerakan mereka akan terus dilanjutkan.