MIMIKA – DPRD Kabupaten Puncak menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa bhakti 2018-2023 masa sidang kedua Tahun 2023 yang dilakanakan di Hotel Cartenz, Rabu (20/9/2023)
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen, dan dihadiri oleh Bupati Puncak, Willem Wandik, dan para anggota DPRD Puncak serta unsur Forkopimda.
Lukius Newegalen dalam sambutannya mengatakan bahwa Bupati Puncak, Willem Wandik telah mengabdi di Kabupaten Puncak selama 2 periode berturut-turut, mulai dari tahun 2013 sampai 2018 dan dilanjutkan dari 2018 sampai tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama dia periode tersebut, menurut Lukius, DPRD menilai ada banyak kemajuan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat Puncak. Baik dari peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan transportasi darat dan udara, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan usaha masyarakat kecil dan menengah.
Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa hasil – hasil pembangunan yang telah dicapai tidak dapat maksimal karena dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Kabupaten Puncak mengalami gangguan keamanan yang mengakibatkan roda pemerintahan kurang berjalan baik.
“Waktu lima tahun memang belum cukup untuk membawa Kabupaten Puncak ke tujuan seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Puncak. Namun, atas nama lembaga dewan yang terhormat ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Puncak atas kerja keras dan hasrat yang kuat untuk membawa Kabupaten Puncak menuju ke arah tujuan yang lebih baik,” tuturnya.
Di samping itu, Lukius juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Puncak agar menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislative, kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Puncak, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Sementara Bupati Puncak, Willem Wandik, mengatakan bahwa secara prinsip, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu periode RPJMD yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun.
Adapun ruang lingkup penyusunannya yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Hal itu meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan.
Kemudian kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
“Seiring dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami merasa terhormat dan bersyukur atas amanah yang telah dipercayakan kepada kami berdua selama ini. Pengabdian kami tidaklah terlepas dari dukungan, kerja sama dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Puncak,” ujar Willem
Dikatakan lebih lanjut bahwa pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 telah dijalankan dengan memadukan kebutuhan pembangunan berbagai pemangku kepentingan, yakni kebutuhan masyarakat dan isu strategis Kabupaten Puncak, keselarasan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selama lima tahun ini, kata Willem, pihaknya telah mengerahkan segala upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan warga masyarakat Kabupaten Puncak.
Willem menambahkan, sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan daerah. Aspek pendidikan turut menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana menjadi indikator makro yang digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia di daerah.
“Capaian kinerja pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Puncak telah terlaksana dengan arah kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang diwujudkan dengan pemenuhan dan pemerataan guru untuk ditempatkan di seluruh wilayah,” kata Willem.
“Kabupaten Puncak pun telah mengoptimalkan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan layanan pendidikan di luar Kabupaten Puncak. Kemudian optimalisasi pengelolaan asrama dan pembinaan terhadap pelajar dan mahasiswa yang sekolah di luar kabupaten,” pungkasnya.
