MIMIKA – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah resmi digelar pada Jumat (8/3/2024) lalu di Kantor Distrik Mimika Barat.
Musrenbang yang bertemakan “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir” itu dibuka secara langsung oleh Kepala Distrik Mimika Barat, Christian P. Warinussy.
Ada pun yang turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya para kepala kampung di lingkup Distrik Mimika Barat, Tim Asistensi Bappeda, jajaran Polsek dan Koramil, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
Kepala Distrik Mimika Barat saat ditemui di Timika, Selasa (12/3/2024), menyampaikan bahwa Musrenbang tersebut telah menghasilkan sebanyak 124 usulan program untuk tahun 2025.
“Usulan-usulan program akan kita lihat kembali, kita pilah mana yang diprioritaskan untuk kita dorong usulkan di forum dan selanjutnya ke Musrenbang tingkat kabupaten, karena kan ada dana desa juga yang mendukung program-program lain untuk membangun kampung masing-masing,” ujar Christian.
Ratusan usulan program itu, jelas Christian, terbagi ke dalam tiga bidang yakni bidang infrastruktur 59 usulan, PPM 30 usulan, dan bidang perekonomian 35 usulan.
“Yang infrastruktur itu ada normalisasi kali, terus pembangunan lanjut jalan dari Kokonao ke Apuri karena tahun ini, program ini belum ada. Jadi, kami usul lagi untuk melanjutkan pembangunan jalan,” ujar Christian.
“Kemudian pembangunan talut untuk pinggiran sungai karena itu sudah abrasi. Jadi, mereka usul kalau bisa dibuat talut agar jangan sampai terjadi abrasi lagi. Talut itu di Kampung Atapo dekat jembatan. Itu kalau banjir, air selalu turunkan tanah-tanah sampai sudah dekat rumah-rumah warga,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Christian, ada juga pembangunan rumah guru, lapangan upacara, dan ruang kelas untuk sekolah dasar.
“Kalau SMA Negeri 3 itu mereka minta untuk dibangun pagar. Tanah sekolah ini kan sebelumnya dikasih sama masyarakat, tapi karena tidak dipagar, kadang ukurannya berkurang diambil masyarakat. Makanya mereka minta pemerintah cepat ambil langkah membagun pagar agar jangan lagi diambil-ambil tanah itu,” tuturnya.
Pembangunan rumah juga diusulkan oleh pihak Puskesmas setempat khusus untuk para petugas kesehatan.
“Tahun ini kan dibangun Puskesmas baru. Puskesmas yang lama itu kan dia tidak bisa untuk pengembangan akreditasi karena status tanah bukan milik pemerintah, dia masih milik Misi. Jadi, untuk membangun sesuatu itu tidak bisa sehingga kita pindahkan Puskesmas ke samping kantor distrik,” jelas Christian.
“Makanya kemarin itu diusulkan, kalau bisa dibangun lagi rumah bagi petugas karena petugas ini banyak. Mereka tidur saja setengah mati, berhimpit-himpitan. Untuk itu, mereka minta kalau bisa, dibikin semacam barak begitu,” tambahnya.
Di samping itu, sebut Christian, masyarakat di Distrik Mimika Barat pum mengusulkan pengadaan bibit sayur.
“Untuk pertanian, mereka minta ada bibit sayur untuk ditanam di polybag karena selama ini kan masyarakat jarang konsumsi sayur. Mereka lebih konsumsi ikan, kepiting, udang, dan sebagainya. Jadi, mereka minta itu juga,” terang dia.
Sementara itu, perihal peningkatan perekonomian, Christian menyampaikan masyarakat mengusulkan agar pasar rakyat dapat diaktifkan kembali.
“Kalau masalah pasar, tetap kita akan utamakan karena memang itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di distrik. Ada dua pasar yang mungkin nanti kami akan dorong ke dinas terkait. Tentu ini akan membantu masyarakat untuk bisa menjual hasil dari pada mereka di Distrik Mimika Barat,” kata Christian.
Christian berharap, program-program yang nantinya akan didorong dapat diloloskan demi tujuan pembangunan di Distrik Mimika Barat.
“Saya kira program-program ini untuk kita sama-sama membangun distrik, membangun masyarakat itu sebagai manusia yang lebih baik lagi, sehingga program yang diprioritaskan ini saya harap bisa lolos semua demi pembangunan di Distrik Mimika barat,” pungkasnya.
Koordinator Musrenbang Distrik Mimika Barat, Musryah, menjelaskan bahwa setelah proses menjaring usulan melalui Musrenbang distrik ini, selanjutnya usulan-usulan itu akan dibawa ke Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setelah Musrenbang ini tentunya ada tahapan berikutnya yaitu Forum OPD. Jadi, usulan-usulan dari distrik itu nanti akan dibawa lagi ke Forum OPD yang disesuaikan dengan OPD-OPD teknis,” jelas Musryah.
“Jadi, misalnya seperti usulan program pengadaan ayam, itu OPD teknisnya nanti Dinas Peternakan. Ada lagi seperti masalah jaring atau pukat itu OPD teknisnya Dinas Perikanan. Begitu pun dengan usulan lainnya. Jadi, intinya setelah Musrenbang Distrik nanti kita bawa lagi ke Forum OPD. Setelah Forum OPD, baru Musrenbang kabupaten,” tutupnya.
