MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai langkah konkret untuk merealisasikan program pendidikan gratis di wilayahnya.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK/Sederajat di Timika, Kabupaten Mimika, pada 25–26 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley, yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendidikan adalah senjata ampuh untuk masa depan,” menjadi semangat yang terus digaungkan oleh kedua pimpinan daerah tersebut.
Program sekolah gratis ini ditujukan untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah merasakan pendidikan formal maupun yang terpaksa putus sekolah karena berbagai alasan, terutama ekonomi.
Rakor tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, yang diwakili oleh Plt Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Yulianus Kuayo.
Dalam sambutannya, Yulianus mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dapodik Disdikbud Papua Tengah, terdapat sekitar 205.000 anak di Papua Tengah yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tingkat SD dan SMP, serta sekitar 700 anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK.
“Terdapat sekitar 700 anak yang putus sekolah, dan ada juga anak-anak yang sudah lulus SD atau SMP namun tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA/SMK,” ungkap Yulianus Kuayo saat membuka Rakor pada Jumat malam (25/7/2025).
Menurutnya, faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyaknya anak yang tidak sekolah, di samping pengaruh pergaulan bebas.
Ia juga mengingatkan bahwa saat masih bertugas di provinsi induk Papua, Disdikbud pernah menerapkan program kelas terintegrasi bagi siswa putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan hingga tuntas.
Kini, dengan program sekolah gratis dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pihaknya berharap solusi serupa dapat diterapkan lebih luas dan menyeluruh.
“Program pendidikan sekolah gratis ini adalah solusi menyelamatkan anak-anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah,” tegas Yulianus.
Selain menyasar peserta didik, program ini juga menaruh perhatian pada persoalan kekurangan tenaga pengajar. Masih banyak sekolah yang memiliki ruang kelas dan murid, namun belum tersedia guru yang memadai.
Pemerintah berharap program ini juga akan mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Papua Tengah, dari kota hingga daerah paling terpencil.
Langkah awal melalui Rakor dan validasi data di tiga kabupaten—Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya—dianggap penting sebagai fondasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara terukur dan tepat sasaran.
