Konsolidasi Pendidikan Papua Tengah 2026 Digelar, Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat

MIMIKA – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 Maret 2026, ini diikuti berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari tingkat provinsi hingga kabupaten se-Papua Tengah.

Sambutan Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan tersebut dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marten Ukago.

Dalam sambutannya, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BPMP Papua yang telah menginisiasi kegiatan konsolidasi daerah sebagai upaya memperkuat pembangunan pendidikan di Papua Tengah.

Menurutnya, kegiatan konsolidasi daerah menjadi momentum penting untuk membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, media, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat.

“Tema kegiatan ini, yaitu Memperkuat Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, sangat relevan dengan tantangan pembangunan pendidikan di daerah kita saat ini,” ujar Marten Ukago saat membacakan sambutan gubernur.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter di Papua Tengah.

Dalam visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Papua Tengah emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mulai melaksanakan sejumlah program prioritas di bidang pendidikan, antara lain pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di Papua Tengah, program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penguatan pendidikan berpola asrama (boarding school), serta program Mapega (Masa Pengabdian Guru) melalui pengiriman tenaga pendidik ke wilayah-wilayah terpencil.

“Berbagai program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan pendidikan di Papua Tengah tidak hanya berjalan di pusat kota, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah hingga daerah-daerah terpencil,” jelasnya.

Ia berharap melalui forum konsolidasi ini dapat lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan pendidikan di Papua Tengah.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua Tengah,” katanya.

Program Prioritas Pendidikan Jadi Fokus Pembahasan Konsolidasi

Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Kuswanto, menjelaskan sejumlah program yang menjadi fokus pembahasan antara lain revitalisasi sekolah terintegrasi, sekolah Garuda, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), digitalisasi standar pelayanan minimal pendidikan, penuntasan wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta penguatan penjaminan mutu pendidikan.

Kegiatan konsolidasi daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua membawahi empat provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, serta 29 kabupaten.

“Kegiatan ini sebelumnya sudah dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Selatan. Untuk hari ini dilakukan secara bersamaan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah,” jelasnya.

Konsolidasi tersebut diikuti oleh sekitar 111 peserta yang berasal dari pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk BPKAD, dinas pendidikan, serta para kepala bidang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain itu, turut diundang unsur masyarakat seperti perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dukcapil, serta organisasi masyarakat lainnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai sesi materi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta Balai Bahasa.

Pada hari kedua kegiatan, peserta akan dibagi dalam empat komisi untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan.

Komisi pertama membahas revitalisasi dan sekolah terintegrasi, komisi kedua mengenai digitalisasi pembelajaran, komisi ketiga membahas tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, dan komisi keempat membahas standar pelayanan minimal pendidikan, wajib belajar 13 tahun, anak tidak sekolah, serta penjaminan mutu pendidikan.

“Hasil dari sidang komisi ini nantinya akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian, khususnya terkait isu-isu strategis pendidikan di Papua Tengah,” katanya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah Papua Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem data pendidikan nasional, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Mimika pada tahun lalu tercatat mencapai sekitar 23.700 anak.

Data tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu anak belum pernah sekolah (BPS), lulus tidak melanjutkan (LTM), serta drop out (DO) atau putus sekolah.

Namun setelah dilakukan verifikasi data bersama berbagai pihak, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 3.000 anak.

“Harapannya jumlah yang masih tersisa sekitar 20 ribu anak ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah karena ini menjadi indikator penting dalam layanan dasar pendidikan,” jelas Kuswanto.

Ia menambahkan bahwa berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah, di antaranya rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, pola hidup masyarakat yang masih berpindah-pindah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, hingga faktor sosial seperti kurangnya perhatian keluarga maupun kasus perundungan di sekolah.

Selain itu, keterbatasan tenaga pendidik serta fasilitas pendidikan di daerah terpencil juga turut mempengaruhi kualitas layanan pendidikan.

Revitalisasi Sekolah hingga MBG Dorong Peningkatan Kualitas Belajar

Widya Prada Ahli Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Purwadi Sutanto, kepada awak media menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi daerah ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya digelar oleh kementerian.

“Tujuannya kegiatan ini adalah menindaklanjuti dari konsul NAS yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di tingkat provinsi kita berembuk bersama untuk menindaklanjuti program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama yang menjadi program cepatnya Presiden saat ini gitu ya,” ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, salah satunya revitalisasi sekolah yang masih dalam kondisi kurang layak.

“Ada beberapa program prioritas, yaitu yang pertama itu masalah revitalisasi bahwa banyak sekolah kita yang masih kondisinya masih memperhatinkan, Presiden minta supaya tidak ada sekolah yang tidak aman untuk anak-anak belajar,” kata Purwadi.

“Jadi nggak boleh ada sekolah yang bocor, nggak boleh ada sekolah yang roboh. Maka itu anggaranya cukup besar untuk diberikan kepada sekolah untuk merevitalisasi sekolahnya masing-masing,” imbuhnya.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah pusat juga mendorong penerapan sistem penerimaan murid baru yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Lalu yang kedua itu tentang penerimaan berserta mulid baru. Ini juga diberikan keleluasan kepada daerah untuk melakukan adjustment sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dan sesuai dengan lokal wisdomnya masing-masing,” katanya.

Program lainnya yang menjadi prioritas adalah pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa serta digitalisasi pembelajaran di sekolah.

“MBG ini tujuannya baik untuk memberikan gizi yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita gizinya itu rendah tentu akan bermasalah. Cara belajarnya juga akan tidak lebih optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar kegiatan belajar di sekolah menjadi lebih menarik bagi siswa.

“Maka diberikan lah namanya panel interaktif itu supaya anak-anak itu lebih memahami materi-materi ajar itu dengan cepat. Tidak ada anak itu yang bodoh. Anak itu kurang kesempatan saja,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubbag Umum BPMP Provinsi Papua sekaligus penanggung jawab kegiatan, Richardon Sinaga, menjelaskan bahwa konsolidasi daerah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat partisipasi berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan bermutu.

“Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya dilaksanakan di Bogor. Di tingkat daerah kita ingin mempertajam kembali pembahasan program prioritas Kemendikdasmen,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang perlu diselaraskan dengan pemerintah daerah, antara lain revitalisasi pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penuntasan wajib belajar 13 tahun, penguatan penjaminan mutu pendidikan, serta implementasi tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan tiga model sekolah unggulan, yakni sekolah Garuda, sekolah rakyat, dan sekolah terintegrasi.

Sekolah Garuda ditujukan bagi siswa dengan bakat dan potensi akademik tinggi, sementara sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial.

Adapun sekolah terintegrasi merupakan program Kemendikdasmen yang dirancang untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dengan dukungan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah nantinya menyiapkan lahan, sementara pembangunan fasilitasnya dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelas Richardon.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada usulan sekolah terintegrasi dari wilayah Papua Tengah maupun Papua Pegunungan, sementara beberapa daerah lain seperti Merauke dan Mappi telah mengajukan usulan.

Dalam kesempatan tersebut, Richardon juga menyoroti pentingnya penanganan angka anak tidak sekolah yang masih cukup tinggi di Papua.

Menurutnya, berbagai faktor seperti keterbatasan akses pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta jarak antarwilayah menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama.

“Melalui konsolidasi ini kita berharap semua pihak dapat bersinergi untuk menyelaraskan program prioritas pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas yang juga harus mendapatkan akses layanan pendidikan yang layak.

Melalui forum konsolidasi ini, diharapkan berbagai rekomendasi strategis dapat dirumuskan guna memperkuat pembangunan pendidikan di Papua Tengah sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang layak.