MIMIKA – Banjir di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali datang seperti tamu tak diundang, tapi selalu ditunggu. Setiap tahun, ia muncul di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan korban yang sama.
Bedanya, kali ini Bupati Mimika, Johannes Rettob, turun langsung ke lapangan. Respon cepat, katanya. Apakah betul cepat? Tentu tidak. Ini justru terlambat.
Sebab, pemerintah baru bergerak setelah air sudah naik setinggi lutut orang dewasa dan warga terpaksa mengungsikan barang-barangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Jalan Matoa, rumah-rumah warga terendam. Begitu pun di Jalan Anggrek dan kawasan penduduk Suku Amungme di Kelurahan Kamoro Jaya.
Di Busiri, warga sampai harus merusak aspal jalan demi membuat saluran darurat agar air bisa mengalir.
Bayangkan, infrastruktur publik yang dibangun dengan dana besar harus dipecahkan warganya sendiri karena pemerintah gagal mengelola drainase.
Bupati Salahkan Warga, Drainase Tetap Dangkal
Bupati lantas menyalahkan warga yang membuang sampah sembarangan hingga membuat drainase tersumbat.
Pernyataan ini terdengar janggal, sebab bukankah urusan tata kota dan pengawasan kebersihan lingkungan ada di tangan pemerintah daerah?
Jika drainase bisa begitu mudah tersumbat tanpa ada upaya pengendalian, itu artinya PUPR dan dinas terkait tidur panjang.
Lebih ironis lagi, solusi yang ditawarkan tetap klise yaitu pembersihan saluran, pengerahan alat berat, hingga foto udara untuk menganalisis buangan air.
Pendek kata, studi demi studi, sementara air sudah telanjur masuk ke kamar tidur warga. Belum ada rencana permanen, hanya tambal sulam darurat.
Padahal, warga Wania dan sekitarnya sudah bertahun-tahun hidup dengan banjir. Mereka tahu pola ini bukan lagi bencana alam, melainkan bencana tata kelola.
Setiap masa puncak hujan, banjir datang. Pemerintah pun muncul dengan janji serupa: normalisasi, evaluasi, dan lagi-lagi imbauan jangan buang sampah sembarangan.
Yang lebih layak diimbau sebenarnya adalah pemerintah sendiri: berhentilah menutup mata. Jangan hanya muncul ketika kamera media menyorot.
Jangan terus menyalahkan masyarakat yang katanya buang sampah sembarangan, sementara drainase dibiarkan dangkal dan kawasan rawa berubah jadi perumahan tanpa rencana tata ruang yang jelas.
Hujan Masih Normal, Banjir yang Tidak
BMKG Mimika sendiri sudah menyatakan bahwa kondisi hujan di Mimika saat ini sepenuhnya normal secara klimatologis.
Juli hingga Agustus memang menjadi puncak musim hujan, dengan curah hujan bulanan di Timika rata-rata selalu di atas 300 milimeter. Tidak ada musim kemarau di wilayah ini, sehingga hujan lebat adalah hal biasa.
Artinya, banjir di Mimika bukan disebabkan oleh fenomena luar biasa. Ini bukan “murka alam”, melainkan kegagalan manusia dalam mengantisipasi kondisi yang sudah bisa diprediksi.
BMKG juga menyebut intensitas hujan rata-rata hanya berkisar dari ringan hingga sedang, meskipun dengan durasi yang panjang.
Yang sebenarnya perlu diwaspadai adalah bagaimana pemerintah menanggapinya, terutama di wilayah rawan banjir. Jika sejak awal aliran air tidak diperbaiki, genangan pasti terjadi.
BMKG sudah memprediksi bahwa intensitas hujan akan mulai menurun pada pertengahan September. Ini seharusnya menjadi waktu emas bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem drainase sebelum puncak hujan kembali datang tahun depan.
Fakta dari BMKG ini memperkuat satu hal, bahwa banjir Mimika bukan bencana takdir. Ia adalah konsekuensi dari tata ruang yang berantakan, drainase yang dangkal, dan pemerintah daerah yang lebih suka berakting di depan genangan ketimbang mencegahnya.
Respon cepat yang dipuji hari ini sejatinya hanyalah reaksi panik, bukan kepemimpinan visioner. Warga tidak butuh pemimpin yang lihai meninjau banjir, tapi pemimpin yang berani memastikan banjir tidak datang lagi tahun depan.
