MIMIKA – Sebanyak 20 sekolah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menjadi sasaran alokasi revitalisasi program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Perlu diketahui, program ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan dana bantuan yang langsung masuk ke sekolah-sekolah melalui kepala sekolah.
Hal itu dipaparkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin 29 September 2025 lalu.
Johannes menerangkan bahwa guna mendukung program itu, kepala sekolah harus diberi bimbingan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Dalam bimbingan tersebut, para kepala sekolah akan dilatih swakelola keuangan dan lainnya.
Kendati demikian, mengenai program ini, ternyata ada beberapa hal yang justru disesalkan Johannes. Hal yang paling disesalkan adalah peran Dinas Pendidikan dalam hal pendampingan terhadap para kepala sekolah.
“Saya sesalkan karena tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan. Masa bupati lagi yang dampingi?” tuturnya.
John menyebut Kabupaten Mimika seyogyanya mendapat jatah 30 sekolah melalui dukungan dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia.
Namun karena kurangnya sosialisasi serta dukungan, Mimika hanya dapat jatah 20 sekolah. Bahkan lima sekolah terancam tidak bisa dilakukan revitalisasi tahun ini dan dibutuhkan rekomendasi ulang kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
“Saya harus membuat rekomendasi lagi untuk bisa dilaksanakan. Ini masalah di internal kita yang membuat kemungkinan besar lima sekolah tidak bisa dilaksanakan revitalisasinya tahun ini,” ungkapnya.
John meminta Dinas Pendidikan memperhatikan program nasional ini dengan serius karena menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia meminta Dinas Pendidikan segera mempersiapkan hal-hal yang masih kurang serta dapat merekomendasikan kembali pada tahun 2026.
Dinas Pendidikan juga diminta mendata kembali sekolah-sekolah mana yang bisa dilakukan revitalisasi bantuan pemerintah pusat.
