MIMIKA – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, memastikan pembangunan sektor kesehatan tahun 2026 tetap menjadi prioritas, termasuk pembangunan Puskesmas Perintis yang sempat tertunda serta pengembangan Puskesmas Wania di SP1 Distrik Wania.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Musrenbang Distrik Tembagapura di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, dokumen perencanaan Puskesmas Perintis telah rampung dan lahan di sekitar Jalan Kartini Ujung sudah dibebaskan. Pembangunan fisik tinggal direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran untuk Puskesmas Perintis sekitar Rp34 miliar, sedangkan pengembangan Puskesmas Wania sekitar Rp10 miliar. Semua bersumber dari APBD,” jelasnya.
Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah menerapkan efisiensi anggaran, keberpihakan terhadap sektor kesehatan tetap signifikan.
Dalam lima tahun terakhir, alokasi kesehatan disebut terus meningkat sejalan dengan kebijakan kepala daerah dan dukungan legislatif, serta tetap memperhatikan mandatory spending bidang kesehatan.
Reynold menjelaskan, pola pembangunan fasilitas kesehatan kini dilakukan dalam satu paket, termasuk rumah petugas beserta kelengkapannya seperti mebeler (peralatan/perabotan rumah tangga/kantor), internet, solar cell, dan sarana air bersih.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjawab persoalan klasik di lapangan, yakni bangunan puskesmas atau pustu yang tidak memiliki tenaga kesehatan tetap.
“Kalau bangun puskesmas tanpa rumah petugas, petugasnya tidak ada. Tapi kalau rumah petugas dibangun lebih dulu, petugas pasti ada. Itu strategi kami,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Dinas Kesehatan juga mendorong penguatan logistik serta memastikan tenaga kesehatan tetap berada di lokasi tugas secara berkala.
Di sisi pelayanan, Dinkes Mimika menargetkan peningkatan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis dari 41 persen pada 2025 menjadi 45 persen di 2026.
Target tersebut setara dengan sekitar 150 ribu penduduk yang akan menjalani pemeriksaan, meningkat dari 120 ribu orang pada tahun lalu.
Program ini dikolaborasikan dengan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta didukung inovasi daerah seperti PUSJAKI (Puskesmas Jalan Kaki) untuk wilayah pesisir dan pegunungan, serta program Kunjungan Keluarga Sehat atau “Kakak Sehat” untuk wilayah perkotaan.
Reynold menyebut, kontribusi Mimika terhadap capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Provinsi Papua Tengah mencapai lebih dari 60 persen.
Saat ini, Dinkes tengah menyinkronkan seluruh program dengan RPJMD, RPJMN, serta rencana strategis dinas.
Wilayah intervensi ditetapkan berdasarkan pendekatan lokus (wilayah dengan masalah kesehatan) dan lokpri (lokasi prioritas) seperti Mimika Barat, Mimika Timur, dan Agimuga.
Program yang disiapkan mencakup intervensi fisik maupun nonfisik. Hasil identifikasi tersebut akan dilaporkan ke Bappeda dan dilengkapi payung hukum melalui penyusunan petunjuk teknis (Juknis) yang tengah dirampungkan pekan ini.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh puskesmas, termasuk mekanisme pelaporan program.
Dengan pendekatan tersebut, Dinkes Mimika berharap pembangunan dan pelayanan kesehatan di 2026 semakin terarah serta mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
