MIMIKA – Upaya Yayasan Amungsa Cares Papua memperkuat gerakan eliminasi malaria di Kabupaten Mimika mendapat perhatian dalam kunjungan verifikasi lapangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika ke kantor lembaga tersebut, Senin (14/9/2026).
Kunjungan itu tidak hanya menjadi bagian dari proses verifikasi keberadaan dan aktivitas kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang bagi Yayasan Amungsa Cares Papua memaparkan program sekaligus komitmen terhadap keterbukaan informasi kepada publik.
Dalam sesi tanya jawab, jajaran Kesbangpol menggali berbagai aktivitas dan program yang telah maupun sedang dijalankan Yayasan Amungsa Cares Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut bergerak pada tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Manager Program Amungsa Cares Papua, Febian Kakisina, mengatakan saat ini terdapat empat program prioritas yang dijalankan lembaganya, yakni KAS BUNYI, Klinik Bergerak, KAT (Komunitas Adat Terpencil), dan Pemberdayaan Masyarakat.
“Amungsa memiliki empat program prioritas saat ini, di antaranya KAS BUNYI, Klinik Bergerak, KAT (Komunitas Adat Terpencil), dan Pemberdayaan Masyarakat,” ujar Fabian.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut adalah KAS BUNYI, program Kampanye Eliminasi Malaria yang dirancang dengan pendekatan komprehensif.
Febian menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi mengenai malaria, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas pihak hingga ke tingkat distrik untuk membangun lingkungan yang lebih sehat.
“KAS BUNYI adalah program Kampanye Eliminasi Malaria secara komprehensif, mulai dari penyebaran informasi secara masif hingga kerja-kerja kolaborasi di setiap distrik untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, kami percaya informasi adalah senjata utama untuk intervensi pola hidup sehat,” jelasnya.
Program tersebut menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, distrik, serta puskesmas. Pelibatan pelajar diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai malaria sejak dini, sementara distrik dan puskesmas menjadi bagian dari penguatan kolaborasi di tengah masyarakat.
Kesbangpol Mimika menyambut positif pemaparan program tersebut. Dalam proses verifikasi, Kesbangpol meminta Amungsa menyerahkan daftar program yang dimiliki sebagai bagian dari kelengkapan verifikasi kelembagaan.
Di tengah penguatan program, Amungsa Cares Papua juga menyiapkan langkah untuk membuka aktivitas lembaga kepada publik melalui website resmi.
Pembina Yayasan Amungsa Cares Papua, Marlan Bisay, mengatakan website tersebut ditargetkan segera diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.
Platform itu nantinya menjadi ruang bagi masyarakat dan pihak berkepentingan untuk mengetahui aktivitas serta program yang dijalankan Amungsa.
“Dua atau tiga hari ke depan kami akan segera merilis website, supaya semua kegiatan dan aktivitas Amungsa dapat dilihat di situ,” kata Marlan.
Menurut Marlan, website tersebut tidak hanya diposisikan sebagai sarana publikasi. Kehadirannya diharapkan menjadi bagian dari mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban lembaga kepada para pihak yang terlibat dalam program Yayasan Amungsa Cares Papua.
“Website sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap semua kalangan yang terlibat, baik dari lembaga pendonor maupun pihak penerima manfaat,” tambahnya.
Febian menilai keterbukaan tersebut penting karena kerja sama Yayasan Amungsa Cares Papua telah melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah hingga kementerian.
“Apa yang dikatakan Pak Marlan sangat benar, mengingat Amungsa sendiri sudah melakukan kesepakatan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari dinas-dinas bahkan dari tingkat kementerian,” ujar Febian.
Melalui verifikasi lapangan Kesbangpol, Yayasan Amungsa Cares Papua berharap keberadaan kelembagaan dan program-programnya dapat semakin diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, lembaga donor, serta pemangku kepentingan lainnya.
Bagi Yayasan Amungsa Cares Papua, kerja sosial tidak cukup hanya dengan menjalankan program. Kejelasan program, kolaborasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun penerima manfaat.
