MIMIKA – Rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-2 Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi ditutup pada Senin (16/11/2026).
Forum nasional tersebut ditutup dengan pembacaan Deklarasi Kota Toleransi oleh para kepala daerah bersama perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ballroom Hotel Horison Diana Timika.
Penutupan KKT ke-2 ini menandai babak baru komitmen kolektif pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam memperkuat ekosistem kerukunan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sesi akhir acara, Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi oleh seluruh kepala daerah yang hadir naik ke panggung untuk memimpin pembacaan naskah deklarasi.
Deklarasi tersebut memuat sejumlah poin kesadaran strategis dan komitmen bersama untuk merawat kebhinekaan di tingkat lokal.
Poin-Poin Utama Deklarasi Kota Toleransi
Dalam naskah deklarasi yang dibacakan, para peserta dan pemangku kepentingan menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi sekaligus kekayaan bangsa Indonesia. Deklarasi tersebut menyoroti beberapa prinsip dasar, di antaranya:
- Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
- Pemerintah daerah memegang tanggung jawab krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif serta mencegah segala bentuk diskriminasi yang dapat mengancam kohesi sosial.
- Peran masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, pemuda, dunia usaha, dan FKUB diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merawat kerukunan.
- Pentingnya memperluas ruang perjumpaan lintas identitas agama dan budaya sebagai instrumen pencegahan konflik serta sarana edukasi publik.
- Sebagai tindak lanjut dari poin-poin tersebut, para kepala daerah dan seluruh peserta konferensi merumuskan komitmen bersama, yang meliputi:
- Penguatan Regulasi dan Kebijakan Publik: Memastikan regulasi di daerah mendukung pemajuan toleransi, tata kelola pemerintahan yang inklusif, serta kebijakan publik yang tidak diskriminatif.
- Perlindungan Kelompok Rentan: Menjamin mobilisasi aparatur daerah untuk melindungi hak-hak minoritas, kelompok rentan, dan korban dari pelanggaran konstitusional.
- Optimalisasi Peran FKUB: Memperkuat fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam literasi lintas iman, mediasi konflik sosial, dan mitigasi dini.
- Dialog Rumah Ibadah dan Inklusivitas: Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam penanganan isu pendirian rumah ibadah serta penghapusan praktik eksklusi sosial.
- Edukasi Generasi Muda: Memperkuat pendidikan toleransi bagi kalangan muda serta membangun jejaring antar-kota dan kabupaten toleran di seluruh Indonesia.
Deklarasi yang disahkan di Mimika pada 16 November 2026 ini diharapkan menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi kedalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.












