TIMIKA – Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Mimika dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika pada hari Kamis (14/7/2022) tahun anggaran 2021 diskorsing.
Skorsing tersebut dengan terpaksa dilakukan lantaran ketidakhadiran pimpinan daerah yang dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
“Sesuai keputusan di ruang rapat komisi B yang berlangsung sekitar 30 menit tadi, kami sudah mendengar dan tujuh fraksi sudah sepakat untuk rapat ini diskors,” ujar Wakil Ketua I DPRD Mimika Alex Tsemawatme kepada wartawan usai rapat Paripurna diskors.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alasannya karena pertimbangan dari tujuh fraksi bahwa LKPJ ini kan pertanggungjawaban terakhir dari penggunaan anggaran APBD tahun 2021 yang cukup besar maka mereka menyampaikan bahwa harus ada bupati atau wakil bupati di dalam sidang rapat ini,” imbuhnya.
Selain itu alasan yang kedua, lanjut Alex, karena pembacaan amanat Bupati dalam rapat sidang Paripurna yang tertinggi ini tidak bisa diwakili oleh pejabat sementara dalam hal ini Sekda pejabat sementara.
“Kami senantiasa menjaga politik ilegal sehingga tujuh fraksi telah sepakat dan memutuskan bahwa rapat ini harus diskors sampai dengan nanti ada kordinasi selanjutnya, pemberitahuan selanjutnya,” jelasnya.
Alex mengatakan pihaknya senantiasa menyesuaikan waktu dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk berkordinasi menentukan jadwal kelanjutan rapat Paripurna berikutnya.
“Jadi kapan pemerintah mau kordinasi dengan DPR, kami sesuaikan. Pastinya yang kami harapkan untuk yang nantinya hadir adalah bupati atau wakil bupati, bukan Pj sekda,” tuturnya.
“Dalam rapat paripurna yang tertinggi ini kan harus ada bupati, wakil, sekda definitif, dan kepala OPD selaku pengguna anggaran. Semua harus lengkap baru kita bisa lakukan,” terangnya melanjutkan.
Alex juga menegaskan bahwa untuk tahun ini DPRD Mimika sudah tidak lagi memberikan toleransi mengenai persoalan kehadiran karena beberapa tahun sebelumnya Pimpinan Daerah sering kali tidak hadir mengikuti rapat.
“Sudah banyak kali, mulai dari 2019, 2020, 2021 kita dari DPR sudah banyak kasih toleransi. Sehingga hari ini, ketujuh fraksi sepakat untuk rapat diskors dan berharap di sidang selanjutnya semuanya dapat hadir,” pungkasnya.
