MIMIKA – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika mempercepat langkah penguatan ekosistem kebijakan berbasis data melalui kolaborasi strategis dengan tiga lembaga pusat.
Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan di wilayah Papua Tengah tidak lagi berpijak pada asumsi, melainkan pada bukti ilmiah yang akurat (evidence-based policy).
Delegasi BRIDA Mimika melakukan rangkaian audiensi intensif dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri di Jakarta, pada 9 Maret 2026 lalu, guna menyelaraskan peta jalan inovasi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan dengan BRIN, fokus utama tertuju pada sinkronisasi kebijakan nasional serta peluang pendanaan melalui skema co-funding. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan peta jalan inovasi khusus bagi Kabupaten Mimika.
Sementara itu, pembahasan dengan Bappenas menyoroti integrasi data hasil kajian ilmiah ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Upaya ini dilakukan agar setiap keputusan pembangunan memiliki dasar akademis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris BRIDA Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, menyatakan bahwa koordinasi ini merupakan fondasi vital bagi lembaga yang baru terbentuk tersebut.
“Sebagai lembaga yang baru, BRIDA Mimika harus bergerak cepat membangun fondasi yang kuat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di Mimika ke depan benar-benar berbasis riset dan data yang valid, bukan sekadar asumsi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin siang (13/4/2026).
Dari sisi kelembagaan, BRIDA berkoordinasi dengan BSKDN Kemendagri untuk memastikan tata kelola dan regulasi daerah berjalan harmonis dengan Bappeda, guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
Plt. Kepala BRIDA Mimika, Slamet Sutejo, memproyeksikan Kabupaten Mimika sebagai pionir dalam penerapan kebijakan berbasis pengetahuan di wilayah timur Indonesia.
Ia menilai keunikan sumber daya alam dan manusia di Mimika adalah modal besar untuk menjadi pilot project nasional.
“Oleh karena itu, sinergi dengan BRIN, Bappenas dan Kemendagri menjadi sangat penting untuk mempercepat langkah tersebut,” jelas Slamet.
Slamet menekankan bahwa keberhasilan BRIDA tidak hanya diukur dari jumlah kajian yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana hasil riset tersebut diadopsi oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis.
“Tantangan kita bukan hanya menghasilkan riset, tetapi bagaimana memastikan hasil riset tersebut digunakan dalam setiap pengambilan keputusan. Di sinilah peran BRIDA sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kebijakan menjadi sangat strategis,” tegasnya.
Melalui orkestrasi inovasi ini, BRIDA Mimika menargetkan transformasi daerah menjadi pusat percontohan pembangunan yang adaptif, terukur, dan transparan di Tanah Papua.
