MIMIKA – Dalam rangka menyikapi konflik yang berkepanjangan di Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama, puluhan warga dari Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (7/1/2026).
Dalam aksi tersebut, warga terlihat membentangkan sebuah spanduk bertuliskan, “Pemda Mimika harus bertanggung jawab atas konflik berkepanjangan di Kwamki Narama”.
Awalnya, aksi ini hendak digelar di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika. Namun hingga menjelang siang, tak ada pergerakan setelah berdialog dengan sejumlah anggota DPRK.
Amianus Uamang selaku negosiator massa aksi mendesak semua pihak yang berkepentingan di Mimika untuk segera menyelesaikan konflik di Kwamki Narama.
Ia menyampaikan, semua masyarakat merindukan kedamaian tercipta di Kabupaten Mimika, termasuk di Kwamki Narama yang saat ini sedang bersitegang dengan konflik dua kelompok warga.
“Saya bersama abang-abang dari pendatang kami rindu tanah Timika damai. Kami tidak tuntut yang lain,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan di Distrik Kwamki Narama tanpa memandang perbedaan.
Dengan tegas, ia menyampaikan agar Bupati Mimika serta seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan hal ini sebagai perhatian bersama.
Mengingat, kasus ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dan sudah menelan 11 korban jiwa. Selain itu, puluhan orang lainnya luka-luka akibat konflik tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk menyikapi konflik Kwamki Narama.
“Pemerintah daerah selama dua hari berturut-turut sudah menggelar pertemuan untuk mencari solusi terkait penyelesaian konflik di Kwamki Narama,” ucapnya.
Ia pun menyampaikan bahwa hari ini jajaran dewan juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang pertemuan DPRK Mimika sebagai upaya untuk mencarikan solusi terbaik terhadap penyelesaian konflik tersebut.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa tetap bertahan di sekitar kawasan Kantor DPRK untuk mengikuti secara seksama kegiatan RDP. Mereka juga ingin menyerahkan dokumen aspirasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Beberapa waktu berselang, rencana RDP dipindahkan ke pendopo kediaman bupati, rumah negara, SP3. Massa pun bersama-sama dengan anggota DPRK bergerak menuju lokasi.
