JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi di Jayapura pada Rabu (24/9/2025) bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.
Dalam aksinya, KNPB menilai pemerintah Indonesia terus mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan kaum tani Papua, serta menempatkan kepentingan investasi di atas keselamatan warga dan lingkungan.
Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, mengatakan peringatan Hari Tani seharusnya menjadi momentum refleksi atas ketidakadilan yang dialami masyarakat adat Papua sejak tahun 1963 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konflik kepemilikan tanah sejak 1963 antara Pemerinatah Indonesia dan rakyat West Papua terus terjadi di seluruh wilayah West Papua sampai tahun 2025 yang mana pemerintah selalu tidak berpihak pada rakyat Papua sebagai pemilik sumber daya alam Papua,” ujar Agus Kossay dalam siaran pers yang diterima Galeripapua.com, Rabu malam.
Kritik terhadap investasi dan tambang
Menurut Agus, keberadaan perusahaan raksasa seperti PT Freeport Indonesia di Mimika, ladang minyak di Sorong, gas di Bintuni, hingga proyek sawit di Merauke, telah merampas ruang hidup masyarakat adat.
“Sungai-sungai tercemar limbah tambang, hutan-hutan adat diratakan, dan masyarakat lokal terus kehilangan hak atas tanah dan ruang hidup,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pola pengelolaan sumber daya alam di Papua menempatkan keuntungan perusahaan di atas keselamatan manusia dan ekologi.
“Seluruh perusahaan tambang di Papua bukan hanya perusahaan tambang biasa, tetapi bagian dari mesin kolonial yang memanfaatkan sumber daya alam Papua dan tenaga kerja murah untuk keuntungan global,” tambah Agus.
Tuntutan politik KNPB
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB menyampaikan 14 poin tuntutan. Di antaranya menuntut pemerintah menutup seluruh perusahaan tambang dan investasi di Papua, menghentikan pengerahan militer, membebaskan tahanan politik, dan membuka akses jurnalis asing.
“Pemerintah Indonesia segera menutup semua perusahaan asing dan nasional di Papua dan membuka ruang demokrasi untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum sebagai solusi damai dan demokratis bagi rakyat Bangsa Papua Barat,” tegas Agus Kossay.
Selain itu, KNPB menolak kehadiran Presiden Prabowo Subianto di forum internasional, termasuk di PBB.
“Kehadiran Prabowo di PBB hanya akan digunakan untuk menutupi kolonialisme Indonesia di Papua dan memoles citra rezim militeris yang terus membunuh rakyatnya sendiri,” katanya.
Sorotan internasional
Agus juga mengingatkan bahwa Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas situasi HAM di Papua.
Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), kata dia, sejak 2018 mencatat adanya pola pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.
Lebih dari sepuluh negara, lanjutnya, juga telah mendesak Indonesia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) 2022 untuk membuka akses internasional ke Papua dan menghentikan impunitas.
Desakan terhadap Freeport
Khusus terkait kecelakaan tambang di Mimika baru-baru ini, Agus Kossay meminta Freeport segera bertanggung jawab.
“Manajemen PT Freeport Indonesia segera evakuasi secara terbuka tujuh karyawan yang tertimbun, dengan jaminan keselamatan dan perawatan medis penuh,” ujarnya.
Ia juga menyerukan perlawanan yang lebih luas terhadap operasi Freeport di Papua.
“Rakyat Bangsa Papua menyerukan kepada solidaritas untuk perlawanan luas tanpa batas terhadap PT Freeport Indonesia,” tegasnya.
Aksi KNPB di Jayapura ini ditutup dengan seruan agar pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan yang dianggap kolonial dan memberi kesempatan rakyat Papua menentukan masa depannya
