MIMIKA – Akses tranportasi udara untuk penerbangan helikopter di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dikabarkan belum juga dibuka hingga kini, Sabtu (15/2/2025).
Penutupan penerbangan itu telah berlangsung selama hampir tiga bulan pasca insiden penembakan helikopter TNI AU yang terjadi pada 26 November 2024 lalu.
Alhasil masyarakat di Distrik Hoya saat ini mengalami berbagai kesulitan, mulai dari kesulitan mengakses bahan makanan (bama) hingga beberapa aktivitas seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan pun tidak lagi berjalan normal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu diungkapkan seorang Tokoh Pemuda Hoya, Repianus Uamang, kepada Galeripapua.com melalui sambungan telepon pada Sabtu (15/2/2025) pagi.
Mewakili masyarakat, Repianus meminta agar penerbangan ke Distrik Hoya dapat dibuka kembali sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan pelayanan lainnya dapat berjalan baik secara maksimal.
“Dari (bulan) November itu, helikopter belum naik dan sekarang ini masyarakat membutuhkan sekali. Saya minta tolong kepada semua instansi supaya bisa membuka akses (penerbangan helikopter) kembali,” tuturnya.
Lebih lanjut Repianus menjelaskan bahwa sebelumnya, masyarakat Distrik Hoya telah mengajukan surat pernyataan sikap dan permohonan ke pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Surat yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh masyarakat, mulai dari kepala suku, kepala desa, pemuda, perempuan, hingga ketua lembaga adat, itu memuat permohonan agar layanan penerbangan helikopter dapat kembali beroperasi. Mereka juga menjamin keamanan bagi pihak otoritas terkait.
Sayangnya, hingga saat kini, surat tersebut belum juga direspons dan pemerintah pun belum mengeluarkan kebijakan untuk membuka kembali akses penerbangan helikopter ke Distrik Hoya.
“Ada surat pernyataan sikap sekaligus dengan permohonan lampiran itu untuk membuka akses (penerbangan) di atas. Saya sudah tersukan ke Kodim, Kogabwilhan III, terus Kapolres, Kapolsek. Saya sudah kirim lewat WA maupun bicara langsung ke semua instansi itu. Tanggapannya itu masih proses dari atasan kita dan lain-lain itu,” jelas Repianus.
Pemerintah Akui Pelayanan Terhambat
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, mengaku belum mengetahui informasi terkait permintaan pembukaan akses penerbangan ini.
“Saya sendiri belum dapat informasi itu. Kami dari Pemda sebenarnya terkait dengan penerbangan perintis, kami mau sekali tapi saya kira kita semua tahu bagaimana situasi keamanan dan segala macamnya toh. Kalau pihak keamanan TNI-Polri sampaikan aman, ya pasti teman-teman dari perhubungan mereka layani penerbangan,” kata Petrus.
Petrus juga mengakui bahwa layanan penerbangan sangat berperan penting dalam keberlangsungan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di pedalaman, khususnya di daerah pegunungan termasuk Hoya.
“Kami punya kebutuhan layanan pemerintah di sini, baik pendidikan, kesehatan sangat bergantung kepada dunia penerbangan terutama di (Distrik) Hoya, Alama, Jila. Jadi, bukan hanya masyarakat, pemerintah juga terhambat. Kita berharap kondusifitas atau keamanan bisa kembali terjaga dan layanan pemerintah bisa maksimal juga di atas,” tuturnya.
Dikatakan lebih lanjut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan kondisi keamanan di daerah pegunungan.
“Kami akan komunikasi dengan pihak keamanan, otoritas pemegang keamanan kan mereka, untuk menjustifikasi aman,” pungkasnya.
Kodim 1710 Mimika Tak Lagi Punya Kewenangan di Penerbangan
Di samping itu, Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dia pun telah melakukan pengecekkan dan benar adanya bahwa penerbangan sipil belum kembali melaksanakan penerbangan ke Distrik Hoya.
“Memang kemarin ada beberapa masyarakat yang komunikasi dengan kami. Kalau penerbangan sipil, kemarin kami cek belum ada yang berani masuk. Gak tahu itu pertimbangan keamanan atau mungkin sarananya ataupun alutnya mereka gak sanggup, saya kurang monitor,” ungkap Slamet.
Sedangkan untuk helikopter TNI, Slamet menerangkan bahwa saat ini, pihaknya tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal itu.
Karenanya, Slamet menyarankan dan mengarahkan masyarakat untuk bersurat kepada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III selaku pihak yang berwenang mengerahkan helikopter TNI.
“Kalau dulu kan Kodam masih punya BKO heli gitu kan, tapi kalau sekarang, sudah di Kogabwilhan. Kami sudah arahkan ke sana untuk masyarakat bersurat termasuk untuk ngomong. Kalau keputusannya, saya kurang monitor,” jelasnya.
Kerja Sama Adalah Kunci, Polres Mimika Siap Jamin Keamanan
Menyikapi hal ini, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan bahwa kerja sama semua pihak bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kapolres mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini maka dibutuhkan kerja sama secara terpadu baik Pemerintah Kabupaten Mimika maupun TNI-Polri. Polres Mimika sendiri siap menjamin keamanan di Distrik Hoya demi keamanan penerbangan.
Kapolres menyebutkan, pihaknya telah menyarankan kepada tokoh masyarakat Distrik Hoya agar terlebih dahulu menemui Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari solusi terkait penempatan ataupun pembangunan Pos polisi.
Ini dikarenakan di Distrik Hoya sampai saat ini belum ada pos pengamanan baik dari TNI maupun Polri. Sedangkan, kata Kapolres, salah satu alasan belum ada operator penerbangan yang bersedia untuk membuka kembali akses penerbangan ke Distrik Hoya karena masalah keamanan yang belum ada jaminannya.
“Sebelum pesawat ini mendarat kan harus aman dulu di lokasi, sekarang ini kan belum ada pos di sana toh, belum ada personel, jadi kemarin kami menyarankan dari Pemerintah Distrik setempat itu untuk segera ke Pemda lalu berdiskusi masalah ini, nanti ada kami juga, ada Danyon B brimob juga hadir, dari TNI juga untuk membahas itu,” kata Kapolres saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
Kapolres melanjutkan, inti dari permasalahan ini adalah harus adanya Pos polisi yang menjadi parameter pengamanan di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk penempatan personel.
“Maksud saya, sebelum pesawat atau helikopter ini mendarat harus ada personel di sana sebagai parameter, jadi sama-sama aman gitu,” ucapnya.
Kapolres menyebutkan semua solusi mengenai hal ini berada di tangan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ia pun telah memerintahkan Kapolsek Jila, Iptu Frangki Tethool, untuk menyampaikan hal terebut kepada Pemerintah Distrik Hoya dan tokoh masyarakat setempat agar dalam waktu dekat membahas masalah ini bersama Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Jila, Iptu Frangky Tethool saat dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa ia berencana akan mengumpulkan seluruh tokoh dari Distrik Hoya untuk membahas masalah tersebut secepatnya.
“Sebentar baru saya kumpul dengan masyarakat, sore rencanakan terkait dengan hal ini supaya kami ke Pemerintah Daerah supaya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak keamanan supaya kita bisa pengamanan untuk masyarakat di Hoya,” ungkap Frangky.
