MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2024 sampai saat ini, Senin (8/1/2024), belum juga ditetapkan. Lantas, bagaimana perkembangan terkait dengan pembahasan APBD tersebut?
Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, pada 18 Desember 2023 lalu, hal itu dikarenakan sidang Pariputna terkait dengan pembahasan APBD Kabupaten Mimika tahun 2024 yang harusnya sudah masuk pandangan fraksi diketahui ditunda.
Yohana menyebut, pihaknya sudah menyurati Ketua DPRD Kabupaten Mimika melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk mendapatkan jadwal paripurna yang baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus diupayakan terkait dengan keterlambatan tersebut.
Penjelasan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob
Sementara Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat memimpin apel gabungan perdana di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Senin (8/1/2024) turut menyoroti keterlambatan penetapan APBD 2024 tersebut.
Kata John, sepengetahuannya APBD sebeleumnya sudah dibahas dan telah diparipurnakan. Namun, pada saat pandangan fraksi, jajaran Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika memilih walk out (Keluar).
“Dan itu yang sampai sekarang tidak terbahas,” ungkapnya ketika ditemui usai memimpin apel gabungan.
John melanjutkan, terkait hal ini apabila tidak segera terselesaikan, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah.
Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah jika APBD belum ditetapkan, maka akan berdampak pada pengeluaran keuangan daerah.
Oleh karena itu, John meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat bekerja seperti biasanya sesuai dengan prosedur.
“Saya berharap kita sekiranya prosedural saja. Saya berharap kita melaksanakan tugas kita (secara) rutin saja dulu. Jangan berpikir tentang uang,” harap John.
“Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah besok memfasilitasi TAPD kita dengan DPRD kabupaten untuk membicarakan persoalan ini,” pungkasnya.
