Timika – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Persiapan Mimika menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat perihal pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan Otsus Jilid II.
Dukungan ini disampaikan oleh Ketua PMII Cabang Persiapan Mimika, Abdullah Rahman Bugis saat ditemui di Timika, Kamis (23/06/2022).
“Kami dari PMII Mimika telah bersepakat untuk mendukung pembentukan daerah otonomi baru dan Otsus Jilid II,” ujar pria yang akrab disapa Fahmi.
Menurutnya, pembentukan DOB memiliki sejarah yang panjang di Timika, bahkan secara berdarah-darah diperjuangkan oleh para pendahulu.
“Bersama kita mengetahui bahwa perjuangan pembentukan Papua Tengah di timika sudah berlangsung cukup lama. Dan inilah momen penting atau kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sehingga kita para pemuda dan pemudi mahasiswa harus menyikapinya dengan memberi dukungan penuh,” terangnya.
Kendati demikian, Fahmi mengatakan bahwa dukungan ini juga diikuti dengan permintaan kepada pemerintah daerah untuk segera membuka forum dialog interaktif guna menyatukan persepsi terkait pro kontra yang terjadi di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah harus membuka dialog interaktif sebagaimana kita bersama-sama dengan seluruh pemuda dan pemudi serta Ormas kemasyarakatan dan mahasiswa melakukan dialog lalu menyatukan persepsi dan melahirkan satu gagasan besar untuk bersama-sama mendukung DOB dan Otsus Jilid II,” tuturnya.
Fahmi menilai bahwa pro kontra yang sedang berlangsung di tengah masyarakat dapat terjadi lantaran kurang adanya dialog yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat.
Pemerintah seharusnya bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh seorang Dr. K.H. Abdurrahman Wahid dan Jenderal TNI Prof. Dr. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., kala menjabat sebagai kepala negara.
“Kalau kita mengukur kembali sejarah maka Papua ini adalah salah satu budaya yang melahirkan orientasi perdamaian di masa kepemimpinan Gusdur hingga kepemimpinan SBY, yang mana Pemerintah Pusat pada masa itu telah membuka dialog bersama masyarakat untuk penyelesaian persoalan-persoalan di Papua. Jadi, sesungguhnya Papua adalah salah satu bagian dari gerakan perdamaian itu,” jelas Fahmi.
“Maka itu, untuk menyikapi persoalan DOB dan Otsus jilid 2 ini, sudah sepatutnya pemerintah harus lebih objektif melihat dari berbagai macam sisi, baik sisi politik, ekonomi, SDM, bahkan pendidikan dan kesehatan. Ini yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Fahmi, pemerintah harus segera membuka forum dialog lalu hadirkan semua pihak untuk dibahas bersama agar kelak ke depannya tidak memunculkan konflik yang lebih besar di antara sesama masyarakat Mimika.
