JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) mengapresiasi Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk atas capaian kinerja, pelayanan publik, dan terobosan pembangunan.
Hal itu disampaikan Tim Auditor saat pelaksanaan evaluasi Pejabat Kepala Daerah Triwulan ke-II di Gedung Irjen Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/5/2024) lalu.
Evaluasi tersebut dihadiri langsung Irjen Kemendagri Tomsi Tohir dan para auditor, sementara Ribka Haluk didampingi Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik dan Pejabat Eselon II di lingkungan Provinsi Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mengapresiasi kinerja Ribka Haluk, mulai dari percepatan pembangunan, pengadaan lahan perkantoran, peningkatan bandara, penanganan inflasi serta pelayanan pemerintahan.
Tomsi berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus meningkatkan kinerja dengan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif.
Sekretaris Itjen Kemendagri, Husin Tambunan, menambahkan apresiasi juga berkaitan langkah cepat yang dilakukan Ribka Haluk dalam mengendalikan inflasi daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi terlihat dari inspeksi mendadak yang dilakukan Ribka Haluk di pasar.
Selain itu, gerakan tanam cabai dan gerakan pangan murah dengan cara subsidi serta perhatian terhadap kondisi jalan yang rusak juga membantu pengendalian inflasi daerah.
“Penanganan cepat jalan Trans Papua (Nabire-Paniai) yang longsor baru-baru ini patut diapresiasi. Sebab hal itu merupakan pencegahan terjadinya inflasi di daerah tersebut,” tutur Husin Tambunan.
Sementara itu, Elfin Elyas Nainggolan, salah satu Evaluator Kemendagri mengapresiasi gagasan Pj Gubernur Papua Tengah atas peningkatan dan pengembangan Bandara Baru Nabire.
Pengembangan bandara, dinilai akan meningkatkan transportasi yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Dengan adanya peningkatan akses jalan dan transportasi udara, hal itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
“Apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Ribka Haluk adalah pembangunan yang beranjak dari hulu, sehingga layak disebut sebagai lesson learned bagi para pejabat kepala daerah di Tanah Papua,” tandas Elfin.
