NABIRE – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, melantik pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) masa jabatan 2023-2028.
Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/2/2024).
Adapun susunan pimpinan yang dilantik yakni Ketua MRP-PPT, Agustinus Anggaibak; Wakil Ketua I, Paulina Marey; dan Wakil Ketua II, Domclay Matheus Wakerwa.
Ribka Haluk dalam sambutannya mengatakan, pengambilan sumpah janji ini merupakan momen bersejarah bagi Provinsi Papua Tengah. Sebab, pelantikan pimpinan MRP-PT ini adalah yang pertama kalinya dilakukan di Papua Tengah.
Ribka berharap, seluruh anggota MRP-PPT dapat menampilkan cara hidup orang asli Papua yang berbudaya luhur serta arif dan bijaksana.
“Saat ini, yang mulia anggota MRP-PPT adalah cerminan bagi masyarakat asli Papua di depan seluruh masyarakat nusantara hingga mancanegara, serta yang paling penting ialah menjadi panutan dan contoh bagi seluruh generasi muda di tanah Papua secara umum dan Papua Tengah secara khusus,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa di dalam amanat UU Otonomi Khusus, MRP-PPT memiliki tugas untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua Tengah. MRP-PPT pun wajib mengamalkan Pancasila dan UU Dasar 1945 serta menaati segala peraturan UU.
“MRP-PPT juga memiliki tugas membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua, membina kerukunan kehidupan beragama serta mendorong pemberdayaan perempuan di tanah Papua,” imbuhnya.
Menurutnya, salah satu tugas penting dibentuknya anggota MRP yaitu untuk menjaga dan meningkatkan harkat martabat, serta memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya.
“Untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan sinergi dan kesepahaman antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten, MRP, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Dengan bersinergi, kita bisa memperjuangkan hak-hak orang Papua,” tuturnya.
Untuk itu, Ribka menekankan kepada seluruh anggota MRP-PPT agar dapat memiliki kekompakan dalam melaksanakan tugas.
“Saya pagi tadi membaca Alkitab dan menemukan arti kata mulia, yaitu hanya disebutkan kepada Tuhan. Berbeda kami Gubernur, Bupati atau DPR, hanya disebut bapak/ibu yang terhormat. Namun negara memberikan hak Istimewa kepada MRP, yakni pada posisi yang dihormati, disegani, dan dihargai kita semua. Namun, saya ingin bilang, tolong jaga kehormatan ini, martabat ini, dan kita menjadi contoh yang baik bagi masyarakat kita,” pungkasnya
