Banyak Penolakan, MBG di Papua akan Libatkan Lembaga Adat

MIMIKA – Aksi demo tolak Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua.

Adapun wilayah yang sempat terjadi aksi unjuk rasa penolakan program andalan Presiden RI Prabowo Subianto di antaranya adalah di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura.

Tak hanya itu, di Kabupaten Mimika, aksi demo tolak MBG juga sempat digelar, namun karena tidak berizin maka para aliansi pelajar hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan di salah satu halaman gereja yang berada di kawasan Jalan C. Heatubun Timika.

Staf Khusus Presiden pada Kementerian Pertahanan, Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya, pun berkomentar tentang hal tersebut saat ditemui wartawan di Graha Eme Neme Yauware, Senin (10/3/2025).

Lenis menyebutkan, sebelumnya dirinya telah melaksanakan rapat bersama dengan jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI).

Kata Lenis bahwa isu terkait aksi demo penolakan robekan MBG tersebut adalah bagian dari gangguan keamanan negara.

Hal ini menjadi perhatian bagi Lenis karena ia sendiri menjabat sebagai Staf Khusus Presiden pada Kemenhan di Bidang Kedaulatan Negara. Tentu ada keterkaitannya.

Dari rapat tersebut, kata Lenis, dia sudah memberikan masukkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan MBG di Tanah Papua khususnya di beberapa daerah yang sempat terjadi penolakan harus memanfaatkan jalur Lembaga Adat atau bila perlu membentuk Satgas Pemuda dengan melibatkan peran serta anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Saya (memberi) masukkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa untuk lokasi itu bisa masuk di sekolah-sekolah, di yayasan atau di gereja-gereja, atau lembaga adat (yang) punya yayasan untuk bisa masuk membangun dapur umum (untuk MBG),” ungkap Lenis.

“Jadi, anak-anak Papua itu sendiri dilatih, dibina dan mereka yang masak kasih makan mereka. Kenapa diharapkan begitu? Karena saya mau masyarakat kita yang pengangguran-pengangguran walaupun tidak sekolah pun dia bisa diberdayakan untuk memasak, antar-antar makanan ke sekolah, bisa. Jadi, dilibatkan semua. Jadi, tidak ada lagi masyarakat kita di Papua ini yang pengangguran,” lanjutnya.

Dengan solusi ini, maka Lembaga Adat maupun para pihak yang disebutkan di atas dapat dipercayakan sebagai pengelola dapur umum demi pelaksanaan program MBG di wilayah-wilayah tersebut dengan mengandalkan kearifan lokal. Namun, tetap melibatkan tiga orang perwakilan BGN.

Lenis menyebutkan, nantinya para Kepala Dinas Pertanian bersama dengan Pemerintah Pusat akan membuka lahan di masing-masing daerah di Papua untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Hasil-hasi tani dari lahan-lahan yang dibuka tersebut akan dimanfaatkan untuk keberlangsungan pelaksanaan program MBG di Tanah Papua.

Lenis pun secara khusus meminta kepada para guru dari seluruh sekolah di Tanah Papua agar dapat menjaga keamanan guna menghindari isu-isu miring tentang kualitas makanan MBG yang tak benar adanya.