MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di wilayahnya sebagai langkah nyata menjalankan reformasi birokrasi.
Soft opening MPP ini dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johanes Rettob, bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong, dan sejumlah perwakilan instansi vertikal, Rabu (18/6/2024), di lantai 3 Kantor Dinas Dukcapil Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika.
MPP ini hadir sebagai pusat layanan terintegrasi, yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi.
Terdapat 33 jenis layanan publik yang tersedia, meliputi 13 layanan dari instansi vertikal, 16 dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemkab Mimika, serta 4 layanan dari BUMN dan BUMD.
Bupati Johanes Rettob menegaskan bahwa kehadiran MPP merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati, yang berfokus pada reformasi birokrasi.
Ia berharap, melalui MPP ini, masyarakat dapat benar-benar merasakan kehadiran dan pelayanan nyata dari pemerintah.
“Visi dan misi kami jelas: reformasi birokrasi. Pemerintah harus hadir dan melayani, bukan sekadar janji,” tegas Johanes dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Johanes menyampaikan bahwa pelayanan di MPP diupayakan berlangsung cepat dan efisien, dengan waktu pelayanan maksimal 15 menit per urusan.
Meski ada beberapa layanan yang memerlukan biaya, sebagian besar ditargetkan gratis untuk masyarakat.
MPP juga diharapkan menjadi alat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Johanes secara terbuka mengakui adanya tantangan besar dalam mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menilai pemerintah hanya pandai berjanji tanpa bukti nyata.
“Tugas kita sekarang adalah memulihkan kepercayaan itu. Kita buktikan dengan kerja nyata dan pelayanan berkualitas,” ujarnya.
Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Otok Kuswandaru, yang hadir secara virtual, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Mimika.
Ia menilai MPP merupakan bentuk konkret pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong kabupaten lain di Papua Tengah untuk meniru langkah ini.
“MPP ini bukan hanya mempermudah layanan, tapi juga membuat masyarakat merasa dihargai dan puas. Inilah esensi pelayanan publik,” katanya.
Dengan berdirinya MPP di Mimika, diharapkan pelayanan publik di Papua Tengah mulai memasuki babak baru lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
MPP menjadi simbol bahwa pemerintah hadir bukan hanya dalam narasi, tetapi dalam tindakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
