Masyarakat Adat Tolak Pembukaan Tambang Migas di Agimuga

Jefri Manehat

Senin, 30 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat adat menggelar aksi penolakan wacana pembangunan tambang Migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Aksi penolakan berlangsung di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Senin (30/10/2023). (Foto: Istimewa/Febri)

i

Masyarakat adat menggelar aksi penolakan wacana pembangunan tambang Migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Aksi penolakan berlangsung di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Senin (30/10/2023). (Foto: Istimewa/Febri)

MIMIKA – Masyarakat adat dari Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (30/10/2023).

Masyarakat menyuarakan penolakan terhadap wacana pemerintah tentang pembukaan pertambangan minyak bumi dan gas alam (Migas) di wilayah Distrik Agimuga.

“Kami masyarakat adat di Timika dengan tegas menolak pembukaan pertambangan Migas di Agimuga,” demikian bunyi seruan penolakan dari sebuah spanduk yang dibentangkan masyarakat.

Fransiska Pinimet selalu tokoh perempuan melalui orasinya mengatakan bahwa wacana pembangunan pertambangan Migas kini marak dibicarakan dan lokasinya berada di tanah adat milik masyarakat Papua sehingga dengan tegas masyarakat menolak wacana tersebut.

Baca Juga :  Miris, ASN di Mimika Berpangkat Rendah Pimpin yang Lebih Tinggi


“Kami menolak pembukaan pertambangan Migas di Agimuga karena kami tidak menginginkan segala sesuatu terjadi lagi dan merusak alam seperti perusahan lain masuk di Mimika. Kami hidup karena tanah, bukan karena investasi,” tegas Fransiska.

Menurut Fransiska masyarakat tidak membutuhkan tambang migas karena tanah sebagai ibu selalu menyediakan segala sesuatu bagi orang Papua

“Masyarakat tidak butuh tambang Migas, yang masyarakat butuhkan hanyalah hutan yang menyediakan segalanya,” tuturnya.

Aksi penolakan tambang Migas oleh masyarakat adat di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (30/10/2023). (Foto: Istimewa/Febri)

Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada DPRD Mimika yakni pertama, segera mencabut ijin lelang pembangunan perusahaan Migas di Distrik Agimuga.

Baca Juga :  Menggodok Peta Potensi dan Peluang di Kabupaten Mimika

Kedua, massa meminta selesaikan pelanggaran HAM, mulai dari tahun 1967 sampai sekarang, dan semua harus dipertanggungjawabkan.

Ketiga, segera hentikan rencana pemekaran Kabupaten Agimuga. Keempat, segera hentikan 49 kontraktor yang akan beroperasi di tanah Amungsa.

Kelima, masyarakat Distrik Agimuga mendukung perjuangan masyarakat adat di Indonesia; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dalam melawan perampasan lahan oleh investor.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Aleks juga menilai bahwa apa yang disampaikan masyarakat adalah sesuatu yang penting.

“Aspirasi sudah kami terima dan ini sebagai respon cepat dari permasalahan yang ada,” kata Aleks.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN
Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group
Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi
Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong
Perdamaian Kwamki Narama, Willem Wandik Desak Percepatan Perdasus Konflik Adat Papua
Masyarakat Adat di Mimika Barat Jauh Tolak Sawit PT TAS, Soroti Ancaman Ruang Hidup
Aksi Damai di Mimika, Massa Tuntut Percepatan Penanganan Konflik Kwamki Narama

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:32 WIT

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Januari 2026 - 06:25 WIT

Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:14 WIT

Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:36 WIT

Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:15 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT