NDUGA – Pemerintah Kabupaten Nduga menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil yang berdampak pada krisis kemanusiaan dan pengungsian warga.
Penolakan itu disampaikan menyusul peristiwa kekerasan yang terjadi di Distrik Gearek dan wilayah Pasir Putih, yang memicu trauma mendalam bagi warga sipil menjelang perayaan Natal.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Nduga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Otomi Gwijangge, menilai tindakan aparat keamanan telah mengganggu rasa aman masyarakat sipil dan tidak dapat dibenarkan oleh lembaga mana pun.
“Kekerasan yang terjadi secara membabi buta telah memaksa warga meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam kondisi tidak menentu,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Galeripapua.com, Senin (22/12/2025).
Situasi tersebut memunculkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hak-hak kemanusiaan dan pemulihan rasa aman bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah bersama berbagai pihak pun kini berfokus pada penanganan pengungsi dan upaya pemulihan pasca-kekerasan.
Untuk diketahui, dalam penanganan krisis ini, sejumlah elemen terlibat aktif, mulai dari masyarakat sipil Nduga, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), hingga lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), pemerintah distrik, kepala suku, aparat desa, serta keluarga korban turut dilibatkan guna memastikan perlindungan dan pemulihan berjalan menyeluruh.
Otomi menyampaikan bahwa sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah membentuk tim gabungan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
Tim itu bertugas memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi sekaligus memfasilitasi proses pemulangan warga ke kampung asal mereka apabila situasi telah dinyatakan aman.
Selain itu, dorongan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan terus dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
Pemerintah Kabupaten Nduga juga memasang baliho perlindungan warga sipil di sejumlah titik strategis sebagai simbol komitmen terhadap penghormatan hak imunitas masyarakat sipil.
“Pemulihan trauma menjadi perhatian utama mengingat dampak psikologis yang dialami warga, terutama perempuan dan anak-anak,” tuturnya.
Kata Otomi, pemerintah daerah menilai bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga sosial, mental, dan ekonomi masyarakat terdampak.
Otomi Gwijangge menegaskan, “Kami Pemerintah Kabupaten Nduga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak agar warga dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan bermartabat pasca-peristiwa kekerasan ini.”
