NABIRE – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, memberi penekanan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabannya.
Pasalnya, beberapa hal penting yang seharusnya sudah diselesaikan dalam 100 hari pertama, hingga kini belum juga dituntaskan, seperti pelimpahan ASN ke Propinsi Papua Tengah serta penyusunan APBD.
“Sebenarnya Ibu harapkan dalam 100 hari kerja, masalah pelimpahan ASN sudah harus selesai,” ujarnya saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, Senin (30/1/2023) Pagi.
“Kemudian APBD sebenarnya harus sudah proses, hari ini tanggal 30 sudah di Kemendagri untuk dievaluasi,” Imbuhnya.
Oleh sebab itu, Ribka meminta Bappeda dan BPKAD Propinsi Papua Tengah agar secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kepala Bappeda, Kepala Keuangan, ibu harap ya cepat selesaikan. Jangan lama-lama karena kalau kita belum proses evaluasi anggaran, kita belum bisa melaksanakan UP karena belum tersedia anggaran untuk kita,” tegasnya.
“Ibu Tidak mau main-main, harus kerja serius dan Ibu harap agar tetap percepat program yang sudah diarahkan,” lanjut Ribka.
Selain itu, dia juga meminta Pejabat Eselon II agar memperhatikan setiap pekerjaan di OPD masing-masing yang telah diarahkan agar berjalan dengan baik dan maksimal.
“Jadwal yang sudah ditetapkan tanggal berapa harus proses evaluasi dan seterusnya agar diperhatikan, sehingga semuanya berjalan bersama-sama. Kita harus cepat melaksanakan realisasi anggaran karena itu di dalamnya ada hak-hak pegawai dan dana pembangunan. Jangan sampai kita terlambat,” pungkasnya.
