MIMIKA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika mencatat, realisasi pajak daerah secara keseluruhan sampai dengan Oktober 2025 telah mencapai 78 persen atau setara dengan Rp4,8 triliun.
Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan bahwa realisasi realisasi pajak daerah secara kesuluruhan untuk di tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp6,1 triliun.
Untuk itu, masih ada sekitar Rp1 triliun lebih yang masih harus dicapai oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2025.
Lanjut dikatakan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika kini telah mencapai 75,78 persen atau sekitar Rp369 miliar lebih dari target Rp494 miliar.
Kemudian, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) kini suudah terealisasi sekitar Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun.
“Jadi masih ada sisa kurang lebih Rp785 miliar lagi. Kita masih tunggu triwulan IV punya ini,” kata Dwi saat diwawancarai, Senin (20/10/2025).
Selanjutnya, kata Dwi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan biasanya masuk di bulan November atau pada awal bulan Desember.
Meski begitu, Dwi optimis bahwa realisasi pajak daerah Kabupaten Mimika di tahun ini dapat mencapai target yang telah ditentukan.
“Seperti kita ketahui bersama ada permasalahan di atas (PTFI) sampai saat ini belum berjalan 100 persen kayaknya. Itu sangat mempengaruhi di DBH minerba kita tahun depan karena perhitunga DBH minerba atau royalti itu mengikuti produksi dan harga di pasaran dunia,” kata Dwi.
“Kalau produksinya berhenti atau berkurang otomatis akan berkurang. Kalau keuntungan bersih yang dua setengah persen itu dihitung dari Januari sampai Desember 2025, nanti diaudit, setelah diaudit bulan-bulan April atau Mei baru bisa ditransfer ke kas daerah Mimika,” ujarnya menambahkan.
Dwi menambahkan, nantinya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika juga akan mengalami penurunan di tahun anggaran (TA) 2026.
Hal ini juga berpengaruh pada dana dari pemerintah pusat untuk daerah. Namun, hal ini masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah.
Hal ini dikatakan Dwi terjadi karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk program strategis nasional.
“Tapi memang di APBN 2026 kita memang mengalami penurunan seperti yang tadi pak wakil sampaikan di apel kita memang turun jauh, Rp1,200 trilun turun makanya biasa kita biasa main di angka Rp6,1 Rp6,5 di tahun depan itu kita susun APBD itu di kisaran Rp5 triliun,” tutur Dwi.
“Kalau memang belum ada perubahan-perubahan, tapi ini sekarang masih terus mengupayakan. Tapi ya itu perhitungannya sekian persen itu sudah untuk kabupaten, kayak Timika minerba itu 32 persen, kemudian PBB pertambangan 76,8 persen, jadi sudah jelas presentasenya semua. Mudah-mudahan masih Pak Bupati dan Pak Wakil bisa komunikasi,” pungkasnya.
