MIMIKA — Di halaman Gereja GKII Jemaat Betesda, Lorong Arena Lama, Jalan Hasanudin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (30/7/2025) siang, suasana haru bercampur semangat mengiringi kegiatan reses anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, Mile Gwijangge.
Reses kali ini tidak dilaksanakan di dapil asalnya, Kabupaten Nduga, melainkan di pengungsian—tempat ribuan warga Nduga dari Distrik Alama, Yenggelo, Geselma, Klimid, hingga Koroptak kini bermukim sejak konflik bersenjata pecah pada 2018.
Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, Gwijangge juga membawa bantuan bahan makanan dan peralatan berkebun. Sebagai ungkapan syukur dan penerimaan, masyarakat menggelar tradisi bakar batu—simbol kekeluargaan dan kebersamaan dalam budaya Papua.
Namun di balik perjamuan itu, terselip derita bertahun-tahun yang belum berujung.
“Jadi masyarakat kami ini tersebar dari bagian utara sampai sekarang ada di laut, sampai di pantai. Jadi tulang belulang orang Nduga itu dari gunung sampai di pantai hari ini ada,” ujar Pale Gwijangge, tokoh pemuda pengungsi Nduga yang menyampaikan aspirasi mewakili para pengungsi di Mimika.
Menurut Pale, masyarakat mengungsi bukan hanya karena konflik 2018, melainkan juga trauma berkepanjangan sejak tragedi penyanderaan Mapenduma pada 1995–1996.
Ia menyayangkan minimnya perhatian dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun Kabupaten Nduga, terhadap nasib ribuan warganya yang tercerai berai.
“Setelah mengungsi, tidak ada perhatian pemerintah Indonesia, tidak ada perhatian pemerintah provinsi dan tidak ada perhatian pemerintah Nduga. Walaupun ada, itu sifatnya sementara, tidak permanen,” katanya lantang.
Poin utama yang disampaikan masyarakat, kata Pale, adalah permintaan agar pemerintah segera memulangkan para pengungsi ke kampung halaman mereka. Namun pemulangan ini bukan tanpa tantangan.
“Banyak tempat tinggal mereka, rumah mereka, sekolah mereka, gereja mereka itu hancur,” ucapnya.
Anggota DPR Papua Pegunungan, Mile Gwijangge, yang hadir langsung di tengah masyarakat, tak menampik betapa rumitnya persoalan ini.
“Setelah mereka keluar dari Kabupaten Nduga, itu banyak, kematian banyak. Jadi mereka mati lapar, mati sakit, dan lain-lain,” kata Mile, yang juga anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan dari Fraksi PKS.
Gwijangge berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah provinsi maupun pusat. Ia juga menyebut bahwa Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, telah menaruh perhatian terhadap persoalan pengungsi Nduga sebagai salah satu program prioritas.
“Tapi itu program utama Gubernur Bapak John Tabo untuk memperhatikan pengungsi masyarakat Nduga dan itu akan ada tim yang akan upayakan supaya masyarakat ini nanti dikembalikan ke distrik masing-masing. Saat ini belum ada tindakan, sehingga kami akan upayakan komunikasi,” ujarnya.
Tak hanya masalah pengungsi, masyarakat juga meminta perhatian terhadap infrastruktur dasar, khususnya bandara perintis di distrik-distrik Nduga. Mengingat akses ke wilayah ini hanya bisa ditempuh melalui udara.
“Karena di distrik-distrik dari Kabupaten Nduga itu tidak ada jalan darat. Jalan satu-satunya adalah lapangan terbang. Dan sementara masyarakat sedang kerja lapangan terbang, tapi belum selesai sampai saat ini,” katanya.
Ketika ditanya soal trauma warga yang tak kunjung sembuh, Mile mengakui kehadiran aparat keamanan masih menjadi ganjalan utama.
“Permintaan masyarakat itu sekarang permintaan masyarakat supaya TNI Polri yang ada di distrik itu segera ditarik kembali. Karena konflik kemarin tujuan utama adalah membebaskan pilot. Karena pilot sudah dibebaskan. Sekarang kontribusi pemerintah pusat untuk masyarakat seperti apa?” ujarnya.
Hari itu, reses bukan sekadar forum serap aspirasi. Di pelataran gereja sederhana itu, pengungsi Nduga mengutarakan luka sejarah dan kerinduan pulang. Di antara bara bakar batu, tersirat permintaan yang belum kunjung dijawab: “Kami ingin kembali ke rumah.”
