SORONG — Dalam momentum peringatan 64 tahun Manifesto Politik Bangsa Papua, Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Se-Sorong Raya menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti perjalanan panjang konflik, kekerasan, dan perjuangan politik rakyat Papua sejak 1961 hingga hari ini.
Aksi tersebut digelar pada Senin (1/12/2025) lalu di Sorong, Papua Barat Daya.
Dengan tema “Kobarkan Api Persatuan Nasional dan Wujudkan Kemerdekaan Bagi Bangsa West Papua”, kelompok solidaritas ini kembali mengingatkan dunia bahwa bangsa Papua telah menyatakan kemerdekaan pada 1 Desember 1961, namun kemudian mengalami fase-fase panjang traumatis akibat operasi militer, kekerasan negara, dan penyingkiran sistematis di tanah sendiri.
Sejarah Luka: Dari Trikora hingga Operasi Militer Berlanjut
Dalam pernyataannya, solidaritas menyoroti kembali kekerasan yang terjadi sejak 1961, dimulai dari Operasi Trikora yang diumumkan Presiden Sukarno pada 19 Desember 1961. Alih-alih pembebasan, operasi tersebut dinilai membawa penderitaan bagi rakyat Papua.
Sejarawan dan saksi sejarah seperti Frans Lieshout, OFM turut dikutip untuk menggambarkan situasi saat itu—di mana kekuatan militer Indonesia memasuki Papua dan menimbulkan ketakutan melalui penghancuran rumah penduduk, fasilitas umum, hingga kekerasan seksual terhadap tenaga kesehatan.
Setelah peralihan kekuasaan dari UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963, operasi-operasi militer disebut terus berlanjut. Perjanjian internasional seperti New York Agreement 1962, yang tidak melibatkan satu pun wakil Papua, turut dipandang sebagai akar masalah politik Papua hari ini.
Situasi disebut memburuk pada era Orde Baru. Ratusan ribu orang Papua disebut menjadi korban operasi militer hingga 1998. Peristiwa-peristiwa tragis seperti pembantaian di Tiom, Kelila, Wamena, Ayamaru, Teminabuan, hingga Manokwari dikenang sebagai jejak luka yang belum sepenuhnya pulih.
Perjuangan Politik yang Tak Pernah Padam
Meski menempuh risiko nyawa, perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri disebut tidak pernah berhenti. Berbagai organisasi dan tokoh muncul dalam perjalanan panjang itu: mulai dari OPM (1963), TPNPB-OPM (1971), Thomas Wanggai (1989), PDP & Kongres Rakyat Papua II (2000), hingga berdirinya ULMWP (2014).
Namun perpecahan juga dinilai menjadi tantangan besar dalam perjuangan politik rakyat Papua, terutama pada dekade terakhir.
Solidaritas Sorong Raya menegaskan pentingnya mengembalikan perjuangan kepada akar persatuan rakyat Papua.
Seruan Humanis: Hentikan Kekerasan, Pulangkan Pengungsi, Buka Akses Jurnalis
Dalam seruan resminya, Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sorong Raya menyampaikan 15 poin tuntutan. Di antara poin paling menonjol adalah sebagai berikut.
- Penarikan seluruh pasukan militer dari tanah Papua.
- Penghentian operasi militer dan pemulangan para pengungsi ke kampung halamannya.
- Pembubaran komando teritorial dan pengembalian fungsi militer ke barak.
- Membuka akses jurnalis nasional dan internasional agar dunia dapat melihat Papua secara objektif dan transparan.
- Penolakan proyek-proyek strategis nasional dan eksploitasi sumber daya alam seperti Blok Wabu yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat asli.
Solidaritas juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk demokrasi serta mendesak rezim Prabowo–Gibran membebaskan aktivis yang masih ditahan.
Tak hanya itu, mereka menyuarakan solidaritas global: mendukung kemerdekaan Palestina, Bogainville, dan Caledonia Baru, serta mengecam blokade AS terhadap Cuba, Venezuela, dan Iran.
Ajakan Persatuan dan Harapan Baru
Seruan paling kuat dalam pernyataan tersebut adalah rekonsiliasi total antara seluruh kelompok perjuangan Papua, baik sipil maupun bersenjata.
Solidaritas menegaskan bahwa hanya persatuan demokratis yang dapat membawa rakyat Papua pada masa depan yang lebih adil dan bermartabat.
“Kami menolak politik pecah-belah dan mendukung persatuan nasional bagi bangsa Papua,” demikian salah satu poin pernyataan.
Ditutup Dengan Suara Kemanusiaan
Pernyataan sikap ini dibacakan pada 1 Desember 2025 di Sorong sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban kekerasan, para pejuang kemerdekaan, serta seluruh rakyat Papua yang masih bertahan di tengah situasi konflik.
Penutup pernyataan menyampaikan harapan agar dunia memberi perhatian, dan agar setiap manusia di tanah Papua dapat hidup aman, bermartabat, dan seutuhnya sebagai manusia.
