Warga Nduga Minta Pemerintah Pulangkan Pengungsi dan Buka Akses Jalan Trans

Endy Langobelen

Minggu, 21 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendeta (Pdt.) Utnabek Lokbere menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saat kunjungan kerja Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nduga, Yoas Beon, bersama beberapa dinas terkait di Mbua, Rabu (17/9/2025). (Foto: Istimewa)

Pendeta (Pdt.) Utnabek Lokbere menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saat kunjungan kerja Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nduga, Yoas Beon, bersama beberapa dinas terkait di Mbua, Rabu (17/9/2025). (Foto: Istimewa)

NDUGA – Masyarakat Nduga melalui perwakilannya, Pendeta (Pdt.) Utnabek Lokbere, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saat kunjungan kerja Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nduga, Yoas Beon, bersama beberapa dinas terkait di Distrik Mbua Tengah, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (17/9/2025).

Dalam pernyataannya, Lokbere menegaskan bahwa masyarakat Nduga mendesak pemerintah segera memulangkan warga yang masih berstatus pengungsi di berbagai daerah, seperti Wamena, Lanny Jaya, Jayapura, Timika, hingga wilayah lainnya.

“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Nduga segera kembalikan warga Nduga ke kampung halaman masing-masing. Kami tidak ingin masyarakat terus berada di tanah orang lain, yang berdampak pada tingginya angka kematian,” kata Lokbere.

Selain pemulangan pengungsi, masyarakat juga menuntut pembukaan akses jalan trans yang menghubungkan Wamena – Mbua – Yigi – Mugi – Mapenduma – Paro – Yuguru hingga ke ibu kota Kenyam. Akses ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan memudahkan mobilitas warga.

Lokbere juga menekankan agar penyaluran bantuan untuk masyarakat lima distrik di Mbua dilakukan langsung ke lapangan Mbua, bukan melalui distrik lain.

“Jangan mengatasnamakan distrik lain atau menyalurkan bantuan melalui tempat lain. Bantuan harus sampai langsung kepada masyarakat Mbua,” ujarnya.

Baca Juga :  Aksi Front Rakyat Papua di DPRK Mimika, Soroti Otsus hingga Investasi

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menggelar acara bakar batu sebagai simbol perdamaian dan keterbukaan akses.

Mereka menyatakan pintu masuk ke sejumlah distrik seperti Yigi, Yal, Mugi, Mapenduma, Yuguru, dan Paro kini dibuka kembali, sehingga aktivitas gereja maupun sekolah bisa berjalan setelah delapan tahun banyak warga hidup di luar kampung halaman.

Pdt. Lokbere menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar keinginan kelompok kecil, melainkan aspirasi masyarakat Nduga secara luas.

“Kami berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan tuntutan ini demi masa depan masyarakat Nduga,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Suku Besar Damal Nikolas Alome Ajak Keluarga Hindari Konflik dan Jaga Keamanan Wilayah
Koalisi Sipil Desak Pemerintah Indonesia Buka Akses Pemantauan Internasional ke Papua
Kepala Suku Damal Imbau Masyarakat Kibogolome Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi
AJI Kecam Kasatpol PP Raja Ampat yang Diduga Maki Jurnalis Wahana News
KNPB Timika Desak Peninjauan Perjanjian Roma dan Referendum Papua
OPM Bantah 4 Orang yang Serahkan Senjata di Puncak Jaya Anggotanya
Enam Tahun Kematian Pendeta Yeremia, KontraS Pertanyakan Rantai Komando
Kepala Suku Makuba Bagikan Bibit Cabai untuk Perkuat Pangan Lokal Papua

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:39 WIT

Kepala Suku Besar Damal Nikolas Alome Ajak Keluarga Hindari Konflik dan Jaga Keamanan Wilayah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:54 WIT

Koalisi Sipil Desak Pemerintah Indonesia Buka Akses Pemantauan Internasional ke Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:33 WIT

Kepala Suku Damal Imbau Masyarakat Kibogolome Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:27 WIT

AJI Kecam Kasatpol PP Raja Ampat yang Diduga Maki Jurnalis Wahana News

Rabu, 30 September 2026 - 15:35 WIT

KNPB Timika Desak Peninjauan Perjanjian Roma dan Referendum Papua

Berita Terbaru