Terisolasi dan Beban Biaya: Menakar Model Koperasi BRIDA di Pedalaman Mimika

MIMIKA – Berada di ambang usia tiga dekade sejak dibentuk, Kabupaten Mimika masih memikul persoalan klasik ketimpangan wilayah. Di saat pusat pemerintahan berkembang cepat, warga di wilayah pegunungan dan pesisir terpencil masih berkutat dengan keterisolasian, mahalnya ongkos logistik, serta rantai pasok ekonomi yang terputus.

Merespons ketimpangan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika menggelar seminar akhir riset pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi di wilayah terpencil dengan melibatkan Tim Peneliti dari Institut Jambatan Bulan, di lantai 3 Mal Pelayanan Publik, Jumat (2/10/2026).

Riset yang berlangsung selama 120 hari kalender ini memetakan kondisi sosial-ekonomi di tiga distrik sampel: Mimika Barat (pesisir), Agimuga (dataran rendah/sungai), dan Jila (pegunungan).

Riset komprehensif tersebut merekomendasikan skema integrasi “Model Koperasi Penggerak Rantai Nilai Ekonomi Lokal”. Pendekatan ini menempatkan lembaga koperasi bukan sekadar sebagai kedai penyedia barang kebutuhan pokok, melainkan sebagai wadah pengumpul (agregatur), pengolah nilai tambah, serta pengelola rantai logistik komoditas warga.

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Ambaa, menegaskan bahwa pola pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan tidak bisa begitu saja dipaksakan di wilayah pedalaman.

“Pembangunan Mimika harus menjangkau masyarakat di pesisir, pedalaman, hingga pegunungan. Model usaha perkotaan belum tentu sesuai untuk kampung yang akses transportasi dan pasarnya terbatas,” ujar Petrus saat membacakan sambutan pembukaan mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika.

Petrus mengingatkan agar hasil kajian ini benar-benar membumi dan dapat dieksekusi, bukan sekadar berakhir sebagai tumpukan dokumen teoretis.

“Pilihan usaha harus berangkat dari kegiatan yang dipahami warga dan memiliki pembeli yang jelas. Perhitungan biaya produksi, pengangkutan, hingga pemasaran harus masuk dalam penilaian kelayakan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP), kelompok perempuan, serta pemuda kampung dalam struktur tata kelola. Menurutnya, kepercayaan anggota adalah fondasi utama keberlanjutan koperasi.

Potensi Melimpah, Terganjal Tata Kelola dan Biaya Transportasi

Temuan lapangan BRIDA mengungkap disparitas tantangan di ketiga distrik:

1. Distrik Jila (Pegunungan): Memiliki 11 koperasi dan populasi 2.079 jiwa. Daerah ini menyimpan potensi besar di sektor pertanian dataran tinggi, khususnya komoditas kopi. Namun, satu-satunya akses logistik bergantung penuh pada penerbangan perintis. Situasi sempat diperberat oleh dinamika keamanan (kamtibmas), kendati riset tetap berhasil diselesaikan.
2. Distrik Agimuga (Sungai/Dataran): Dihuni 1.359 jiwa dengan 5 koperasi. Memiliki potensi perikanan air tawar, pertanian, dan hasil hutan, namun terkendala tingginya ongkos transportasi speedboats atau longboat serta keterbatasan modal usaha.
3. Distrik Mimika Barat (Pesisir): Memiliki populasi 2.892 jiwa namun hanya disokong 1 koperasi konsumen aktif sejak 2021 dengan 20 anggota. Potensi perikanan tangkap skala besar (kakap, kerapu, kepiting, udang) belum tergarap optimal karena minimnya fasilitas rantai dingin (cold storage), ketiadaan pabrik es, dan buruknya manajemen keuangan.

Secara umum, riset mengidentifikasi persoalan struktural yang seragam di ketiga wilayah: kepengurusan yang dominan bertumpu pada figur ketua atau bendahara, tidak berjalannya Rapat Anggota Tahunan (RAT), pembukuan yang tak tertata, tingginya angka utang yang menunggak, serta minimnya akses pasar langsung. Akibatnya, posisi tawar masyarakat lokal di hadapan pengepul individual tetap lemah.

Enam Pilar Strategis dan Pilot Project Distrik Jila

Ketua Panitia Kegiatan, Anita Rachmat Persada Jeujanan, melaporkan bahwa dari tiga lokasi riset, Distrik Jila dinilai paling siap untuk dijadikan lokasi proyek percontohan (pilot project).

“Dari tiga wilayah kajian, Distrik Jila dinilai paling siap untuk menjadi lokasi rancangan pilot project guna menguji model pemberdayaan ini secara terukur,” jelas Anita.

Guna mengurai benang kusut ekonomi pedalaman, riset BRIDA merekomendasikan Enam Arah Strategis Utama:

1. Penguatan Kelembagaan: Penataan struktur, transparansi laporan keuangan, dan rutin menggelar RAT.
2. Pengembangan Unit Usaha Produktif: Fokus pada komoditas unggulan lokal (kopi Jila, olahan ikan Mimika Barat, pertanian Agimuga).
3. Integrasi Rantai Nilai: Koperasi memfasilitasi pengadaan bahan baku, agregasi hasil panen, sortasi, pengemasan, hingga penentuan harga.
4. Sistem Logistik Wilayah Terpencil: Konsolidasi pengiriman barang serta integrasi moda transportasi udara, laut, dan sungai guna menekan efisiensi biaya.
5. Akses Pasar dan Kemitraan: Menjalin kerja sama penyerapan hasil produksi dengan pelaku usaha, BUMD, maupun jaringan pasar di Kota Timika.
6. Pendampingan Bertahap: Pendampingan berkelanjutan hingga pengurus dan anggota mandiri secara tata kelola maupun bisnis.

Atas kajian tersebut, Pemkab Mimika menginstruksikan BRIDA dan Dinas Koperasi-UMKM untuk segera menyelaraskan policy brief dan roadmap implementasi 3 tahun ke dalam mekanisme penganggaran daerah.

Pemkab menekankan bahwa ukuran keberhasilan program ini tidak dihitung dari megahnya bangunan koperasi, melainkan dari aktifnya transaksi warga dan meningkatnya pendapatan riil masyarakat kampung di pedalaman Mimika.