MIMIKA – Masalah keabsahan dokumen kependudukan dan legalitas pernikahan masih menjadi tantangan bagi sebagian warga di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Menjawab persoalan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Mimika menggelar nikah massal serta isbat nikah terpadu di Graha Eme Neme Yauware, Mimika, Rabu (5/8/2026).
Agenda pelayanan hukum terpadu ini diikutsertakan oleh 103 pasangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, program ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan sekaligus mempercepat pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan warga pesisir hingga perkotaan Mimika.
Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa intervensi pelayanan publik ini sengaja diselaraskan dengan momentum hari kemerdekaan untuk menghadirkan negara secara langsung di tengah masyarakat.
“Momentum peringatan HUT RI ini kami manfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini sebanyak 103 pasangan mengikuti isbat nikah dan nikah massal. Ini menjadi bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan yang prima,” ujarnya.
Melalui skema layanan satu atap (one-stop service), para peserta tak sekadar meresmikan ikatan perkawinan secara hukum negara dan agama.
Usai pengucapan akad atau penetapan isbat, setiap pasangan langsung memboyong paket dokumen kependudukan lengkap, meliputi Kartu Keluarga (KK) baru, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pembaruan status, buku nikah, hingga kartu nikah digital.
Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan administrasi warga, Pemerintah Kabupaten Mimika juga memberikan fasilitas voucer menginap di salah satu hotel di Timika sebagai paket bulan madu bagi seluruh pasangan.
Di sela kegiatan, Penasihat Perkawinan, Gabriel Rettobyaan, mengingatkan para peserta akan pentingnya ketahanan domestik setelah status hukum mereka terjamin.
“Setiap suami maupun istri mempunyai kekurangan. Karena itu, bangunlah dialog dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, setiap badai yang menerpa rumah tangga dapat dilalui bersama,” pesannya.
Jaminan Hak Keperdataan dan Ketertiban Administrasi
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, menggarisbawahi bahwa legalitas perkawinan merupakan pijakan dasar untuk menjamin hak-hak keperdataan anak dan istri, seperti penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua secara sah menurut negara.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, Abraham menyampaikan apresiasi kepada Disdukcapil, Pengadilan Agama, Kemenag, serta seluruh pihak yang memfasilitasi program tersebut.
Menurutnya, perkawinan bukan sekadar ikatan lahir batin, melainkan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi hak dan kewajiban.
“Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan hidup saudara sekalian. Momentum ini hendaknya dijadikan sebagai awal untuk membangun rumah tangga yang harmonis, rukun, saling menghormati, saling mengasihi, serta mampu menjadi keluarga yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” tutur Abraham.
“Saya berharap setiap keluarga yang terbentuk melalui acara ini dapat menjadi keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, kasih sayang, tanggung jawab, serta mampu mendidik anak-anak menjadi generasi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.
Abraham turut berpesan kepada para suami untuk menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, bekerja sungguh-sungguh, dan menjaga kehormatan keluarga.
Sedangkan kepada para istri, ia berharap mereka dapat menjadi pendamping yang bijaksana dan menciptakan suasana rumah tangga yang saling mendukung.
“Kepada seluruh pasangan, jagalah komitmen yang hari ini telah diteguhkan. Bangunlah rumah tangga dengan komunikasi yang baik, saling percaya, saling menghargai, dan selalu menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah serta dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika berjanji akan terus mendongkrak kualitas layanan kependudukan yang transparan dan memihak rakyat, sebab tertib administrasi kependudukan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
Abraham pun mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk aktif mencatatkan setiap peristiwa penting kependudukan, mulai dari kelahiran, pernikahan, perceraian, hingga kematian.
Bagi Pemkab Mimika, kemerdekaan sejati bukan hanya pembangunan fisik, melainkan jaminan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga.
