538 Honorer di Mimika Ikut Tes CAT, Peserta Tidak Memenuhi Syarat Diminta Mundur

Senin, 5 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah peserta Tes CAT Formasi 600 saat mengikuti pembukaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidan di SMP Negeri 2, Timika, Papua Tengah, Senin (5/12/2022).

i

Sejumlah peserta Tes CAT Formasi 600 saat mengikuti pembukaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidan di SMP Negeri 2, Timika, Papua Tengah, Senin (5/12/2022).

MIMIKA – Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi tahun 2021 eks tenaga honorer kategori 2 (K2) serta tenaga kontrak masa kerja lebih dari 5 tahun di lingkungan Pemerintahan Kabupaten mimika resmi dibuka, Senin (5/12/2022).

Seleksi SKD dan SKB yang menggunakan computer assisted test (CAT) ini dibuka oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan diikuti oleh peserta sebanyak 538 orang di SMP Negeri 2, Jalan Budi Utomo, Timika, Papua.

Plt Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebenarnya formasi dalam seleksi hari ini adalah formasi K2 sejak tahun 2013.

“Walaupun sampai pada hari ini pun masih ada juga yang melakukan komplain terhadap posisi ini, jadi saya mau pesan begini. Yang pertama kepada kalian semua, formasi ini sebenarnya adalah formasi K2. K2 kita ini ada di Kabupaten Mimika yang sejak 2013,” ungkapnya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, semua peserta yang hadir dalam seleksi ini adalah mereka yang sudah mengabdi selama lima tahun sampai bulan Juni 2020.

“Kalau di sini ada yang merasa bahwa tidak seperti itu, itu artinya kalian sudah tidak jujur jadi pegawai negeri. Ini saya kasih catatan. Kita mau jadi pegawai negeri, kita harus punya integritas yang baik, dedikasi, dan juga moral yang baik. Kalau kita menjadi pegawai negeri dengan cara-cara yang tidak benar, saya minta maaf, silakan kalian boleh ikut ujian tapi besok nanti kita akan lihat,” tegasnya.

Plt Bupati juga meminta kepada para peserta yang tidak memenuhi syarat, yakni bukan bagian dari K2 dan belum bekerja selama lima tahun, agar segera mundur.

Baca Juga :  Tokoh Intelektual Mimika Ajak Masyarakat Dukung MBG di Papua

“Kalau merasa tidak seperti itu, hari ini saya sampaikan kamu mundur dari sekarang. Kita jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang benar, jujur dan punya integritas sekali lagi,” katanya.

John mengungkapkan, sesungguhnya saat ini pemerintah sedang berupaya agar semua honorer atau non ASN bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Kalian harus bersyukur, dari sekian banyak orang, kalian sudah diambil untuk mengikuti tes hari ini. Oleh karena itu, jika nanti kalian lulus, jadilah pegawai negeri yang rajin. Jangan malas-malas masuk. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan dipikir ini formalitas saja. Ini ujian benar, kalau tidak lulus, ya tidak lulus,” ujarnya.

Dia juga berharap para peserta dapat bertanggung jawab dengan mengikuti seleksi SKD dan SKB ini secara sungguh-sungguh sehingga apa yang hasilnya sesuai dengan harapan bersama.

Di samping itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar P. Sormin, mengatakan bahwa formasi dalam tes ini merupakan formasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua sebelum pemekaran, yaitu sebanyak 20.000 kuota.

“Untuk Kabupaten Mimika disediakan 600 formasi, dan saat ini telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap peserta sejak usulan, maka saat ini kita akan melaksanakan seleksi sebanyak 538 orang peserta,” ujarnya.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi jumlah, tentu kuota yang ada saat ini belumlah bisa memenuhi seluruh kebutuhan honorer yang ada.

“Namun sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, kuota yang ada sekarang bisa kita selesaikan terlebih dahulu supaya waktu yang diberikan untuk tahun 2022 ini tidak terlampaui ke tahun 2023, karena masih ada formasi-formasi yang belum kita selesaikan untuk seluruh papua, termasuk formasi umum tahun 2021 untuk Mimika juga belum dilaksanakan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Serahkan Model C6-KWK ke PPS, Ketua PPD Miru: Syarat Memilih Wajib Sertakan KTP

Sabar juga menyebutkan, di awal kick off meeting yang berlangsung pada September 2021 di Jayapura, telah disampaikan bahwa pekerjaan terkait kegiatan ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat. Namun, sampai saat ini, hari ini baru bisa terlaksana.

“Artinya hampir satu tahun lebih proses verifikasi dan validasi baru diselesaikan di dua instansi yaitu Pemerintah Provinsi Papua sudah dilaksanakan dan ini menyusul adalah Pemerintah Kabupaten Mimika,” ucapnya.

“Kita apresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang hari ini telah melaksanakan dan akan disusul oleh tujuh kabupaten/kota. Tinggal menunggu jadwal pelaksanaan seleksi seperti ini, dan tiga lagi dari kabupaten juga akan kita upayakan di 2022 akan diselesaikan,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut Sabar, dalam pertemuan beberapa waktu lalu di jakarta, Kantor Menpan sudah meminta agar tahun ini, 20.000 formasi harus segera diselesaikan.

“Kecuali Kabupaten Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, dan asmat sampai yang saat ini belum menyampaikan usulan formasinya. Itu artinya kalau sudah seleksi, formasi itu dikembalikan ke Kantor Menpan dan tinggal menunggu surat resmi dari Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut Sabar menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi ini akan berlangsung selama dua hari, yakni hari Senin (5/12/2022) dan Selasa (6/12/2022).

“Hari ini ada empat sesi, dan besok ada tiga sesi. Diharapkan dua hari selesai dan setelah itu tinggal menunggu pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional. Kemudian secepatnya jika sudah siap, dapat diusulakan untuk penetapan nomor identitas pegawainya,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BRIDA Mimika Buka Akses Riset Daerah, Gandeng Perguruan Tinggi Lokal
BRIDA serta Kementerian Haji dan Umrah Resmi Gabung MPP Mimika
Pembagian DPA Pemkab Mimika Direncanakan Bersamaan Pelantikan Pejabat
Kick Off RKPD 2027 Resmi Dimulai, Mimika Fokus Pendidikan hingga Ketahanan Pangan
BRIDA Mimika Mulai Aktif, Siap Buka Layanan Riset dan Inovasi di MPP
Terima Keluhan Warga, Kadistrik Wania Janji Bawa Masalah Infrastruktur ke Pemkab
Jembatan Rusak di Distrik Tembagapura, Ini Tanggapan Kadis PUPR
Sejumlah Pejabat Eselon Pemkab Mimika Dilantik, Bupati John Tegaskan Hal Ini

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 19:58 WIT

BRIDA serta Kementerian Haji dan Umrah Resmi Gabung MPP Mimika

Selasa, 27 Januari 2026 - 07:56 WIT

Pembagian DPA Pemkab Mimika Direncanakan Bersamaan Pelantikan Pejabat

Senin, 26 Januari 2026 - 16:01 WIT

Kick Off RKPD 2027 Resmi Dimulai, Mimika Fokus Pendidikan hingga Ketahanan Pangan

Senin, 26 Januari 2026 - 15:57 WIT

BRIDA Mimika Mulai Aktif, Siap Buka Layanan Riset dan Inovasi di MPP

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:12 WIT

Terima Keluhan Warga, Kadistrik Wania Janji Bawa Masalah Infrastruktur ke Pemkab

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT