MIMIKA – Sekelompok aparatur sipil negara (ASN) menggelar aksi demo di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (11/12/2023).
Aksi tersebut bertujuan menolak rolling jabatan eselon II, III, IV yang dilakukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, pada 5 Desember 2023 lalu di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mimika.
Pantauan Galeripapua.com, sekitar pukul 08.30 WIT, sebuah mobil komando dengan beberapa ASN telah berada di halaman Kantor Puspem Mimika.
Sejumlah spanduk pun tampak dibentangkan di sekitaran lokasi tiang bendera dengan berbagai tulisan menuntut untuk segera membatalkan rolling jabatan yang dinilai tidak sesuai aturan perundang-undangan.
“Kami ASN Papua Kabupaten Mimika mempertanyakan pentapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua perlindungan bagi orang asli Papua di dalam jabatan pemerintahan maupun perusahaan swasta adakah sudah dilakukan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika?” bunyi kutipan dari sebuah spanduk.
“Kami ASN Papua dan non-Papua meminta kepada Mendagri, Kemenpan, KASN, dan Ombudsman, agar segera meminta kepada Bupati Kabupaten Mimika untuk membatalkan rolling yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023,” kutipan spanduk lainnya.
Adapun yang tertulis bahwa rolling yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2.
Para ASN tersebut juga mengungkapkan keanehan yang terjadi di dalam rolling jabatan tersebut, bahwa ada seorang ASN yang telah meninggal dunia, namun namanya tetap ikut dilantik. Ada juga seseorang yang mengikuti proses CPNS langsung diangkat menjadi pejabat eselon IV.
Atas ketidakberesan ini, mereka menduga bahwa rolling jabatan tersebut telah diatur oleh kelompok-kelompok tertentu.
Untuk itu, mereka menuntut agar kelompok-kelompok tersebut segera mempertanggungjawabkan hal-hal yang dinilai tidak beres itu.
Sementara Bertha Beanal, seorang ASN yang juga ikut terdampak dinonjobkan dalam rolling jabatan tersebut, saat ditemui Pj Sekretaris Daerah Mimika, Robert Mayaut, meminta agar rolling jabatan pada 5 Desember 2023 lalu segera dibatalkan.
“Pak Sekda, harus kau batalkan (rolling jabatan) ini. Kalau tidak, saya akan kunci (Kantor Puspem). Saya orang negeri di sini. Orang bilang non job itu, bapak Sekda tahu aturan tidak? Non job itu saya ada bikin pelanggaran apa? Kami ada korupsi? Kamu sudah langgar kita punya hak asasi ini. Ini pelanggaran HAM,” tandasnya.
Dia juga menyesalkan nama-nama yang dinonjobkan sama sekali tidak dipanggil terlebih dahulu sebelum dilakukan rolling jabatan.
“Kenapa susun (rolling jabatan) ini tidak panggil kita? Nama-nama yang kemarin dibacakan itu, kenapa tidak panggil kita? Jangan pencuri di kabupaten ini. Jangan menghancurkan orang punya hak sulung,” tegasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya dalam jumpa pers yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Papua Tengah, Rabu (6/12/2023), mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Ananias Faot, yang juga turut dirotasi jabatannya mengungkapkan bahwa rolling jabatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan pihaknnya selaku BKPSDM Mimika.
Ananias bilang, dalam empat kali rolling yang dilakukan sejak diaktifkannya kembali Bupati Mimika, yang dinilai sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hanyalah Penjabat Sekretaris Daerah, Robert Mayaut, disusul Jenny Usmany sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
“Tapi dalam proses, ternyata muncul tiba-tiba 50 nama, dan 50 nama itu saya tidak tahu, sampai ASN yang ada di sini menjadi korban. Saya tidak tahu persis. Ditambah lagi dengan kemarin dilakukan rolling yang menurut saya dari sisi ketentuan sangat brutal,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Ananias menegaskan bahwa rolling tersebut bukan menjadi tanggungjawab pihak kepegawaian. Pasalnya, pihak kepegawaian sama sekali tidak mengetahui SK rolling tersebut dibuat oleh siapa. Namun, yang jelas ditandatangani oleh Bupati Mimika.
Ananias mengatakan, rolling yang sudah dilakukan sebanyak empat kali ini pun telah dipertanyakan oleh pihak KASN, Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk Ombudsman.
“Kami didatangi bahkan via telepon dikonfirmasi kembali terkait hal itu. Saya sebagai pejabat yang membidangi kepegawaian menyatakan bahwa kami tidak tahu,” tegasnya.
“Saya mau sampaikan buat teman-teman ASN yang ada dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika bahwa rotasi yang ada di akhir tahun ini murni bukan kepegawaian yang buat SK-nya,” tambahnya.
Ananias menerangkan, dalam ketentuan undang-undang dijelaskan bahwa enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, tidak boleh dilakukan rolling atau rotasi apapun.
Sayangnya, di bulan akhir masa jabatan, Bupati Mimika malah melakukan rotasi yang sama sekali tidak berkoordinasi dengan pihak BKPSDM Mimika.
Sayangnya, di bulan akhir masa jabatan, Bupati Mimika malah melakukan rotasi yang sama sekali tidak berkoordinasi dengan pihak BKPSDM Mimika.
