NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggandeng PT PLN Persero untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mewujudkan program Papua Terang dengan memasang instalasi listrik ke rumah-rumah masyarakat kurang mampu.
Perjanjian kerja sama tersebut diteken Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dan GM PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono dan disaksikan Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Papua Tengah, Frets James Boray, dan Manajer PT PLN (Persero) UP3 Nabire, Parmonangan Andreas Sitorus, Selasa (28/5/2024) sore.
Ribka Haluk mengungkapkan ada 10 program prioritas di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Papua Tengah Terang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam program Papua Tengah Terang ada 3 hal yang akan dikerjakan, yakni penyambungan baru jaringan PLN, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan subsidi pembayaran token listrik gratis.
“Hari ini Pemprov Papua Tengah dan PLN melakukan PKS untuk penyambungan listrik ke rumah-rumah masyarakat,” ujar Ribka.
Selain penyambungan listrik ke rumah-rumah secara gratis, pemerintah juga memberikan subsidi token listrik gratis bagi masyarakat. Terkait subsidi token listrik gratis kepada masyarakat, Ribka Haluk menjelaskan, itu hanya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Lanjut Ribka, ini termasuk program pemerintah pusat dalam rangka pengentasan masyarakat kategori miskin dan kemiskinan ekstrim.
Implementasi program Papua Tengah Terang bersumber dari APBD Provinsi. Harapannya, melalui program itu, semua daerah di Papua Tengah bisa terang.
“Ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami yakin kedepan rumah-rumah masyarakat bisa terang,” pungkasnya.
Ribka Haluk menegaskan, dengan Papua Tengah terang, pihaknya memastikan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal itu disebabkan pemerintahan, perekonomian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan dan aktivitas rumah tangga membutuhkan listrik.
“Saat ini listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat diperlukan aliran listrik. Kita berharap kita bisa membuat Papua Tengah ini terang, bukan hanya di Nabire melainkan di seluruh daerah di Papua Tengah,“ tegasnya.
GM PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono, menyatakan selain tiga program dalam PKS diantaranya pembangunan jaringan, PLTS dan subsidi token gratis, pihaknya segera melakukan inventarisasi daerah dan masyarakat layak menerima subsidi token listrik gratis.
Kata Budiono PKS dengan Pemprov Papua Tengah merupakan yang pertama kali terjadi dalam hal sinergi PLN dengan pemerintah daerah. Kedua pihak disebutnya bersama-sama fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Budiono juga mengungkapkan dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, PLN akan memperbesar jaringannya. Jika tadinya hanya ada 2 unit pengelola, saat ini sudah ada 6 unit. Sehingga, setiap provinsi baru di Papua sudah ada pengelolaan listrik pedesaan sendiri.
“Kini yang mengelola listrik pedesaan di Papua Tengah sudah ada, sehingga kami menjadi lebih fokus lagi untuk mengalirkan listrik ke seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah ini,” ungkap Budiono.
Sistem kelistrikan khusus di Nabire, saat ini sudah lebih dengan daya 40 MW dengan beban puncak mencapai 25 MW dan masih ada 15 MW sebagai cadangan. Jika ditambah kebutuhan pusat perkantoran yang diestimasikan mencapai 5 MW, masih ada 10 MW cadangan.
“Cadangkan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Nabire selanjutnya pasca DOB,” katanya memastikan.
Khusus untuk perkantoran ke depan, pihaknya berjanji akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kali Bumi.
“Sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari energi hijau. Jadi, pusat pemerintahan dengan sumber energi hijau ini yang akan pertama kali terlaksana,” tutupnya.
