MIMIKA — Aktivitas belajar mengajar di empat sekolah negeri di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, lumpuh total setelah sekelompok warga melakukan aksi pemalangan sejak Selasa (13/1/2026) malam. Aksi tersebut diduga dipicu oleh sengketa tanah yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Empat sekolah yang terdampak yakni SMA Negeri 1 Mimika dan SMA Negeri 7 Mimika di Jalan Yos Soedarso Timika, SMP Negeri 7 Mimika di Gang Solter Elmas, serta SD Inpres Inauga di Jalan Budi Utomo Ujung.
Hingga Rabu (14/1/2026), palang masih terpasang dan menyebabkan ribuan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka.
Pantauan di lapangan, kelompok massa memalang seluruh pintu kelas menggunakan papan dan kayu balok. Di gerbang sekolah, terbentang spanduk berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Bupati Mimika dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sejak pukul 07.00 WIT, guru dan siswa dari empat sekolah tersebut sudah berdatangan. Mereka tampak terkejut saat mendapati sekolah dalam kondisi terpalang. Para siswa akhirnya dipulangkan sambil menunggu kepastian dibukanya palang.
Aparat keamanan dari Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan serta berkoordinasi dengan kelompok masyarakat agar aksi pemalangan segera dihentikan.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mimika, Nona Yeni Gogani, menyebutkan bahwa dampak pemalangan sangat besar. Sekitar 1.400 siswa terpaksa berkumpul dan berhamburan di sekitar lingkungan sekolah.
“Jadi bukan libur, tapi belajar di rumah. Saya berharap apa yang terjadi hari ini kan sudah mengganggu proses belajar mengajar, di sini ada guru-guru mungkin bisa dilihat masih menunggu karena ini kan pendidikan ini kan harus berjalan. Kalau ada masalah mungkin bisa dibicarakan, didiskusikan bagaimana caranya supaya ada jalan keluarnya, bukan mengorbankan siswa untuk belajar,” tutur Yeni.
Ia berharap persoalan sengketa yang menjadi pemicu aksi pemalangan dapat segera diselesaikan agar proses pendidikan kembali berjalan normal.
Hal senada disampaikan Kepala Sekolah SD Inpres Inauga, Diana Domakubun. Ia mengaku menyesalkan aksi pemalangan tersebut karena bukan kali pertama terjadi dan dinilai terus mengorbankan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
“Saya berharap semua pihak berkompeten segera menyelesaikan masalah-masalah sekolah ini karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” katanya.
“Kita harus memikirkan masa depan anak-anak ini untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik,” tutup Diana.
Hingga berita ini diturunkan, palang di empat sekolah tersebut belum dibuka dan kegiatan belajar mengajar masih terhenti sementara. Persoalan sengketa tanah yang melatarbelakangi aksi ini pun belum mendapat penyelesaian konkret dari pihak terkait.
