Lompati Formalitas Birokrasi, Disdukcapil Mimika Dorong Zona Integritas Pelayanan Publik

Ahmad

Senin, 21 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembukaan kegiatan FKP yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Mimika di Grand Tembaga Hotel, Timika, Senin (21/9/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Pembukaan kegiatan FKP yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Mimika di Grand Tembaga Hotel, Timika, Senin (21/9/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk memangkas kerumitan birokrasi dan melompati formalitas pelayanan publik demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut dicanangkan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Hotel Grand Tembaga, Timika, pada Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang dibiayai melalui DPA Tahun 2026 Disdukcapil Mimika ini mengusung tema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK)–Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat di Kabupaten Mimika”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa Zona Integritas maupun predikat WBK-WBBM bukanlah sekadar hiasan di atas kertas atau formalitas berburu penghargaan.

Menurutnya, esensi utama dari reformasi birokrasi terletak pada perubahan mendasar pada budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga :  Kekakuan Administrasi Jakarta vs Realitas Papua: Tantangan Otsus di Mata Velix Wanggai

“Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar kegiatan formalitas belaka, melainkan ruang dialog terbuka untuk mendengar aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Pelayanan publik adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga,” ujar Emanuel dalam sambutannya.

Emanuel menggarisbawahi pentingnya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang cepat, akurat, transparan, serta ramah tanpa diskriminasi.

Kondisi geografis Mimika yang dinamis—terdiri dari wilayah pegunungan hingga pesisir—menuntut jajaran Disdukcapil untuk mengembangkan strategi pelayanan yang adaptif, inovatif, serta berkeadilan sosial.

“Pelayanan harus mampu menjangkau wilayah terpencil di pegunungan dan pesisir, serta memberikan perhatian khusus bagi kelompok rentan. Kita harus menjadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai cermin evaluasi untuk perbaikan secara berkesinambungan,” tambahnya.

Forum satu hari ini menghadirkan tiga narasumber kunci yang membedah strategi reformasi birokrasi dan pengawasan pelayanan publik.

Pertama, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Fernandes J.P. Bonay, membawakan materi seputar pengawasan tata kelola dan pencegahan potensi maladministrasi pada dokumen kependudukan.

Baca Juga :  Penyaluran Dana Desa Tahap I di Mimika Tertunda hingga Juni, Ini Alasannya

Kedua, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Firman, membagikan pengalaman dan strategi praktis Pengadilan Agama Mimika dalam membangun Zona Integritas WBK menuju WBBM.

Dan ketiga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, memaparkan inovasi layanan terpadu dan strategi akselerasi dokumen adminduk yang inklusif.

Peserta forum mencakup pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, para Kepala Distrik, Lurah, jajaran Puskesmas, tokoh agama, hingga perwakilan akademisi dan perguruan tinggi di Timika.

Melalui forum ini, Pemkab Mimika menargetkan penyusunan rekomendasi bersama yang wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

Langkah ini diharapkan menjadi pendorong terciptanya integrasi layanan publik yang tidak hanya bersih dari praktik korupsi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Mimika.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Disdukcapil Mimika Sabet Peringkat Pertama Pelayanan Kependudukan Terbaik di Regional Papua
Konferensi Kota Toleran II Ditutup dengan Deklarasi Timika, Dorong Implementasi Nyata Kerukunan di Daerah
KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah
Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika
Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran
Malam Kebudayaan KKT II 2026 di Mimika: Merajut Harmoni Nusantara Lewat Seni dan Tradisi
Rapat Pleno KKT ke-2 2026, Bupati Mimika Paparkan Hal Ini
Kesan Pertama Boby Maulana saat Tiba di Mimika, Tentang Toleransi dan Harmonisasi Umat Beragama

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:35 WIT

Konferensi Kota Toleran II Ditutup dengan Deklarasi Timika, Dorong Implementasi Nyata Kerukunan di Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIT

KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:35 WIT

Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika

Senin, 16 November 2026 - 17:31 WIT

Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran

Minggu, 15 November 2026 - 23:50 WIT

Malam Kebudayaan KKT II 2026 di Mimika: Merajut Harmoni Nusantara Lewat Seni dan Tradisi

Berita Terbaru

Trainer Ricky Purnamahadi mengawasi peserta saat mengikuti uji praktik sertifikasi kompetensi skema Pengolah Gambar Digital di Papua Youth Creative Hub, ISBI Tanah Papua, Jayapura, Papua, Selasa, 17 November 2026. Galeripapua/ Istimewa

Event

Kementerian Ekraf Sertifikasi 29 Fotografer di Jayapura

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:16 WIT

Operasi pencarian dan pertolongan Timika. (Foto: SAR TIMIKA)

Peristiwa

Kecelakaan Kapal Dominasi 24 Operasi SAR Timika Sepanjang 2026

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:08 WIT