Kekakuan Administrasi Jakarta vs Realitas Papua: Tantangan Otsus di Mata Velix Wanggai

Ahmad

Selasa, 12 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komite Eksekutif BP3OKP, Velix Wanggai, memberikan arahan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Selasa (12/5/2026). (Foto: Ahmad)

Ketua Komite Eksekutif BP3OKP, Velix Wanggai, memberikan arahan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Selasa (12/5/2026). (Foto: Ahmad)

MIMIKA — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Vernando Wanggai, blak-blakan mengenai nuansa kebatinan yang menghimpit para birokrat di Bumi Cendrawasih.

Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Selasa, 12 Mei 2026, Velix menyoroti posisi sulit pejabat daerah yang terjepit di antara kekakuan administratif Jakarta dan realitas ekstrem di lapangan.

“Ini adalah aspirasi yang betul-betul dirasakan di lapangan, baik di gunung, pantai, hingga rawa-rawa. Ada pergumulan panjang antara keputusan politik di Jakarta dengan apa yang dihadapi para birokrat kita di daerah,” ujar Velix di hadapan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beban Administrasi vs Realitas Sosial

Velix mengungkapkan bahwa tumpang tindih nomenklatur dan beragamnya sistem informasi kementerian sering kali menjadi beban administratif yang menyesakkan.

Meski aturan tersebut dirancang demi akuntabilitas (prudent) dan kualitas belanja APBD, implementasinya di Papua kerap menabrak kearifan lokal, tingkat kemahalan yang tinggi, serta dinamika sosial yang unik.

Baca Juga :  TPA Mimika Ditarget Berubah Jadi Tempat Pengolahan Sampah dalam 5 Tahun

Velix mengaku pernah merasakan peningnya memimpin di daerah dengan aturan pusat yang tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak masyarakat asli Papua.

“Kami merasakan saat menjadi penjabat Gubernur, pusing juga memilih antara pilihan teknokratik birokrasi atau situasi sosial yang ada. Komite akan menjadi jembatan, mencari titik tengah atau take and give antara pusat dan Papua,” katanya.

Momentum Evaluasi Total

Menjelang lima tahun berlakunya UU Otsus No. 2 Tahun 2021 pada Juli mendatang, Velix menegaskan bahwa momentum ini harus digunakan untuk evaluasi total sesuai Pasal 78.

Evaluasi ini tidak terbatas pada Undang-Undang, tetapi mencakup aturan turunan seperti PP 106, PP 107, hingga Perpres 107 Tahun 2025 terkait Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP).

Strategi yang diusung adalah mengejar quick wins melalui penyesuaian regulasi yang lebih teknokratik namun adaptif.

“Kita akan sesuaikan rencana aksi RAPP ini ke depan. Anggaran yang ada, meski masih dianggap kecil, harus dipilah untuk agenda prioritas yang bersinergi dengan kementerian di Jakarta,” tambah Velix.

Baca Juga :  Sejarah Baru di Mimika: Putra Kamoro Pertama Duduki Kursi Pj Sekda

Klasterisasi dan Fleksibilitas Anggaran

Salah satu terobosan yang didorong adalah klasterisasi daerah. Velix mengusulkan agar daerah dengan infrastruktur internet dan SDM mapan tidak disamakan perlakuannya dengan daerah pelosok seperti Asmat, Mamberamo Raya, hingga Intan Jaya.

Selain itu, Komite Eksekutif tengah menggodok regulasi khusus mengenai Satuan Biaya Perjalanan Dinas (SPD) untuk merespons mahalnya biaya transportasi akibat kondisi geografis ekstrem.

“Kami akan bicara soal kerangka anggaran yang lebih fleksibel dan masalah satuan harga agar tugas-tugas birokrat di pelosok tidak terhambat oleh aturan yang tidak relevan dengan biaya di lapangan,” pungkasnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa percepatan pembangunan Papua mustahil tercapai tanpa reformasi regulasi yang mengakomodasi perbedaan geografis dan sosial.

Klasterisasi daerah dan fleksibilitas anggaran menjadi kunci agar birokrat daerah tidak lagi pusing antara mematuhi aturan administratif pusat atau menjawab kebutuhan nyata rakyat Papua.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Disdukcapil Mimika Sabet Peringkat Pertama Pelayanan Kependudukan Terbaik di Regional Papua
Konferensi Kota Toleran II Ditutup dengan Deklarasi Timika, Dorong Implementasi Nyata Kerukunan di Daerah
KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah
Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika
Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran
Malam Kebudayaan KKT II 2026 di Mimika: Merajut Harmoni Nusantara Lewat Seni dan Tradisi
Rapat Pleno KKT ke-2 2026, Bupati Mimika Paparkan Hal Ini
Kesan Pertama Boby Maulana saat Tiba di Mimika, Tentang Toleransi dan Harmonisasi Umat Beragama

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIT

Disdukcapil Mimika Sabet Peringkat Pertama Pelayanan Kependudukan Terbaik di Regional Papua

Selasa, 17 November 2026 - 12:35 WIT

Konferensi Kota Toleran II Ditutup dengan Deklarasi Timika, Dorong Implementasi Nyata Kerukunan di Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIT

KKT ke-2 Mimika Hasilkan Deklarasi Kota Toleran, Kepala Daerah Komitmen Perkuat Inklusivitas Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:35 WIT

Merawat Kalibrasi Kerukunan di Tengah Arus Heterogenitas Tanah Mimika

Senin, 16 November 2026 - 17:31 WIT

Diskusi Panel D KKT II Mimika 2026, Ketua FKUB Manado: Ketika Keberagaman Menjadi Fondasi Kekuatan Kota Toleran

Berita Terbaru

Trainer Ricky Purnamahadi mengawasi peserta saat mengikuti uji praktik sertifikasi kompetensi skema Pengolah Gambar Digital di Papua Youth Creative Hub, ISBI Tanah Papua, Jayapura, Papua, Selasa, 17 November 2026. Galeripapua/ Istimewa

Event

Kementerian Ekraf Sertifikasi 29 Fotografer di Jayapura

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:16 WIT